Baca tanpa iklan
Ngabalin kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi.
Baik itu mengubah susunan kabinet, mengangkat menteri yang baru, atau melantik kembali menteri yang ada.
"Artinya jika ditanya bisa saja kalau presiden mau presiden bisa melakukan apa yang beliau kehendak terkait dengan susunan kabinet.
Atau diganti atau mengangkat yang baru, atau melantik kembali yang ada, kan, begitu misalnya," ujarnya.
Sehari sebelumnya Staf Khusus Wakil Presiden di Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajak Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berembuk membicaran kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet.
”Kalau soal reshuffle, tentu Wapres sudah diajak rembukan oleh presiden.
Tapi saya tidak bisa bicara lebih jauh karena kalau sudah ada saatnya akan ada pembicaraan spesifik," kata Masduki saat berbincang dengan media secara daring, Senin (12/4).
"Nanti pada saatnya akan ada pembicaraan yang lebih spesifik antara presiden dan wakil presiden, dan tentu saja setelah semua bisa selesai baru nanti dibicarakan dalam rapat," ujar Masduki.
Wapres kata Masduki, telah memberi arahan terkait penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristekdikti, terutama mengenai nasib pegawai di dua kementerian itu.
Menurut Masduki, persoalan kepegawaian memang menjadi tanggung jawab Ma'ruf selaku wakil presiden.
Ma'ruf kata dia, juga telah berkoordinasi dengan Menteri Ristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
”Pasti ada, baik dengan Kepala BRIN atau koordinasi dengan menteri PAN-RB. Hal lainnya ya dibicarakan beliau," kata dia.(tribun network/fik/den/dod)