Baca tanpa iklan
Reynas Abdila/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Apik Karyana mengatkaan program pengelolaan kehutanan dapat sukses salah satunya dengan adanya pendampingan bagi petani hutan.
Menurutnya, pendamping membuat petani hutan merasa diberikan fasilitas.
Fasilitas itu seperti membina petani hutan untuk lebih memahami regulasi kehutanan yang baru hingga membantu mereka dalam memasarkan hasil tani hutan.
Baca juga: Siti Nurbaya: Lingkungan dan Kehutanan Penting dalam Pertimbangan Ekonomi
Sehingga dapat memberikan benefit yang saling menguntungkan. Sayangnya, pendampingan kehutanan juga masih memiliki kendala dalam hal biaya.
“Mereka memfasilitasi dari membentuk kelembagaan, pengembangan, usaha pasar, dan sampai mengelola keuangan. Namun kami kesulitan dengan pendamping ini, ada pendamping yang dibiayai APBN dan ada juga yang non-ASN berasal dari swasta," jelasnya dalam Earth Day Forum 2021 : Regulasi Baru Pengelolaan Hutan Untuk Rakyat yang diselenggarakan Katadata pada Rabu (21/4/2021).
Baca juga: KLHK Umumkan Kelahiran Elang Jawa Bernama PRAWARA
"APBN hanya bisa membiayai 1250 sampai 3000 pendamping, padahal satu kelompok (petani hutan) hampir 7000 pendamping ini kita terbantu dengan pendamping mandiri,” sambungnya.
Presiden Direktur Daemeter Aisyah Sileuw menuturkan Peraturan Pemerintah bisa dilaksanakan dengan adanya proses monitoring yang ketat. Intinya peraturan harus dikawal dan dapat efektif.
“Harus jelas ada proses monitoring, pemberian sanksi itu harus efektif. KLHK tidak bisa bekerja sendirian harus dibantu dengan stakeholder masing-masing. Pokoknya perlu ada strategi yang membuat orang bekerja untuk memenuhi peraturan tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, strategi komunikasi perlu dikembangkan termasuk di daerah dan para pelaku kehutanan.
Baca juga: Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Musim Panas, KLHK Lakukan 4 Sistem ini untuk Pencegahan
Dari situ, Indonesia akan terbantu untuk memenuhi komitmen dan kewajiban Paris Agreement ataupun nasional.
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB, Prof. Hariadi Kartodiharjo berpendapat, bahwa memang pendamping untuk petani hutan menjadi tantangan.
Padahal proses pendampingan itu berlatar ekonomi dan income sehingga bisa memahami secara persis apa yang menjadi potensi di lokasi hutan tersebut.
Meski begitu, tidak hanya soal pendampingan ekonomi dan income tapi juga perlu memiliki strategi komunikasi.
Bagaimanapun dalam pengelolaan hutan kerap terjadi konflik pada beberapa pihak.
“Hutan non kayu itu merupakan proses sangat penting melihat bagaimana mereka memanfaatkannya, lalu mengetahui aspek-aspek pemasaran untuk ke konsumen. Situasi sekarang bukan hanya pendampingan ekonomi dan income tp jg terkait penyelesaian konflik. Saya melihat ada perbedaan dengan usaha besar. Jadi membuat strategi komunikasi sangat penting dilibatkan untuk dasar utama,” jelasnya dalam acara yang sama.