Baca tanpa iklan
Sosok Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sebagai kuda hitam yang berpeluang hadapi Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Namun, putra Joko Widodo (Jokowi) yang baru beberapa bulan jadi Wali Kota itu buru-buru membantah ada pernyataan tersebut.
“Nggak... Nggak.. tidak ada tanggapan untuk hal itu,” kata Gibran ditemui disela-sela Solo Menari kepada TribunSolo.com, Kamis (29/4/2021).
Untuk soal kuda hitam, Gibran mengaku itu hanya asumsi dan isu yang beredar belum tentu kebenaranya.
“Saya pun baik baik saja dengan Pak Anies tidak ada apa-apa, tidak bagaimana-bagaimana,” tutur Gibran.
Baca juga: Harapan Gibran Seusai Hadiri Penyerahan Dana Apresiasi untuk Atlet Berprestasi Binaan PMS
Baca juga: UMKM Solo Naik Kelas, Shopee Gandeng Gibran Wujudkan UMKM Solo Go Ekspor
Dalam kesempatnya Gibran menepis isu dirinya akan mencalonkan di Pilpres 2024.
“Saya di Solo saja, siapa yang mau maju di 2024 itu kan isu orang-orang, lihat saja nanti,” jelasnya menegaskan.
3. Peringatan Mahfud MD pada TNI-Polri soal KKB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman, Mahfud MD, mengingatkan Polri, TNI, dan BIN jangan sampai menyasar masyarakat sipil ketika menindak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Ia mengatakan pemerintah juga telah meminta kepada Polri, TNI, dan BIN untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum.
"Untuk itu maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum."
"Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," kata Mahfud MD saat konferensi pers, Kamis (29/4/2021).
Mahfud MD sebelumnya telah mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.
Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.
Baca juga: Menilik Suasana Bandara Ilaga Papua Setelah TNI-Polri Berhasil Pukul Mundur KKB, Ini Foto-fotonya
Baca juga: Ketua Komnas HAM Khawatir Status Teroris untuk KKB Papua Menutup Jalan Damai