Sudirman Said: Menjalankan Negara, Pemerintah Harus Ada Kekuatan Penyeimbang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi politik nasional saat ini.

Jalannya urusan kenegaraan dan kebangsaan saat ini menurutnya tak sehat lantaran kekuatan politik tidak lagi seimbang.

Diperlukan kekuatan penyeimbang untuk mengawasi pemerintah.

"Saya khawatir karena kontrolnya tidak cukup kuat, pemerintahan yang sekarang ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang dampaknya agak panjang," kata Sudirman dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Budiman Tanuredjo belum lama ini di Jakarta.

Sudirman mengaku khawatir lantaran kekuatan penyeimbang saat ini sangat minim.

Koalisi pemerintahan yang ada terlalu besar sehingga mengakibatkan kontrol kekuatan penyeimbang tak memadai.

Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bisa saja tak terawasi dan terkontrol dengan baik.

Baca juga: Said Didu Sebut Erick Thohir akan Panen Proyek Tol Mangkrak di 2021

Sudirman mencontohkan gejala minimnya kontrol itu terasa di berbagai isu seperti ekonomi, pembangunan infrastruktur, utang pemerintah, dan lainnya.

Dia juga menyoroti perkembangan terkini terkait penegakan hukum khususnya di KPK.

Baca juga: Said Didu: Tol Becakayu dan Bandara Kertajati Tidak Laik Secara Ekonomi

Mengenai KPK, Sudirman menilai komisi antirasuah kini kredibilitasnya memudar lantaran perubahan undang-undang dan skandal internal.

"Apakah betul penegakkan hukum itu berjalan dengan fair, apakah betul KPK itu sekarang terjaga?"

"Apakah betul ekonomi kita itu berjalan dengan baik, pembangunan infrastruktur, utang segala macam. Itu hal-hal yang fundamental yang harusnya kalau saja kekuatan pengimbang cukup kuat itu akan disuarakan," kata Sudirman.

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komisaris Utama PT KAI

Sudirman yang juga pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) itu berpandangan orang yang di luar pemerintahan peelu membantu jalannya negara dengan fungsi kontrol.

Sehingga, risiko kesalahan fundamental dari kebijakan pemerintah bisa dihindari.