Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai begitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki gelanggang politik, demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran terutama dalam civil liberty, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat.
Terkait hal itu, politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago kurang sependapat dengan pernyataan Saiful Mujani. Menurutnya harus ditelusuri kelompok mana yang sebenarnya mulai merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
"Pertama, Saiful Mujani harus tahu dulu akar permasalahannya, kelompok mana yang mulai merusak tatanan demokrasi di Indonesia," ujar Irma, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (4/5/2021).
Baca juga: Staf Khusus Presiden Jokowi Diangkat Jadi Komisaris PGN
Kedua, dia mengingatkan bahwa kelompok-kelompok yang ingin berkuasa dan menguasai indonesia dengan mengatas namakan agama, itulah yang sebenarnya merusak demokrasi indonesia.
"Jokowi adalah martir dan korban mereka, karena mereka tidak suka sikap Jokowi yang menjunjung pluralisme dan tetap menjaga NKRI dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika-nya," kata Irma.
Oleh karenanya, Irma mengatakan sikap tegas memang harus diambil pemerintah terhadap oknum-oknum yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa sebelum terlambat.
Sebab, kata dia, menyelamatkan NKRI lebih penting daripada sekedar menanggapi kenyinyiran oknum-oknum yang bicara demokrasi yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Saiful Mujani Sebut Jokowi Lebih Sering Berbicara Pembangunan Ekonomi, Begini Tanggapan PAN
"Demokrasi Indonesia adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Memahami demokrasi hanya sebatas 'kebebasan' berpendapat tanpa didasari oleh Keadilan dan HAM menurut saya justru tdk demokratis, tapi justru dzalim dan pemaksaan kehendak atas nama kebebasan," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, peneliti politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai begitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki gelanggang politik, demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran terutama dalam civil liberty, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat.
Baca juga: Jokowi: Pendidikan Tidak Akan Jalan Kalau Gunakan Cara Lama
Ia mengkritik terkait langkah yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan membubarkan FPI atau Hizbut Tahrir
Membubarkan dua ormas tersebut bagi orang yang memandang kebebasan sebagai indikator, kata Saiful, langkah tersebut bermasalah.
"Kalau mereka melakukan tindakan kriminal, ya tangkap saja, diadili, bukan membubarkan organisasinya. Demikian memang banyak kasus yang menunjukkan kebebasan sipil kita memang menurun," kata Saiful, dalam acara Tadarus Demokrasi Bertajuk Ekonomi dan Demokrasi yang digelar MMD Initiative pada Sabtu (1/5/2021).