Baca tanpa iklan
Pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Mada Sukmajati menilai, hasil survei itu menunjukkan publik belum fokus pada agenda politik karena Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi.
Hal ini juga disebabkan fokus masyarakat yang masih memikirkan mengenai upaya pengendalian pandemi Covid-19 ketimbang menentukan pilihan calon presiden.
"Memang, masyarakat belum fokus pada agenda politik sehingga belum ada nama-nama yang mengerucut sebagai alternatif pilihan baru. Buktinya, dari nama-nama yang muncul di survei juga masih itu-itu saja," ujar Mada, dikutip dari Kompas.id, Selasa (4/5/2021).
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.
Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan margin of error lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Tingkat kepuasan pemerintah naik
Hasil survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yakni sebesar 69,1 persen.
Sementara itu sebesar 30,9 persen menyatakan tidak puas atas kinerja dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Survei ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang telah berjalan 18 bulan sejak dilantik pada Oktober 2019.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.
Ada empat aspek yang dinilai dalam tingkat kepuasan publik yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Tingkat kepuasan sendiri mengalami kenaikan dibandingkan survei sebelumnya.
"Tingkat kepuasan secara umum, itu berada pada hasil survei terakhir April ini berada 69,1 persen. Artinya ini memang tidak jauh berbeda, meskipun memang ada tren kenaikan dibandingkan survei kita pada Januari 2021, sebesar 66,3 persen," kata peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, dikutip dari siaran Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).
Survei pertama yang dilakukan pada Agustus 2020 menunjukkan tingkat kepuasan publik saat itu mencapai 65,9 persen.