Pemerintah Klaim Larangan Mudik Lebaran 2021 Diterima Baik oleh Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah mengklaim masyarakat menerima baik kebijakan pelarangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/5/2021).

"Kami laporkan secara umum peniadaan mudik ini mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat," ungkap Budi Karya, dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.

Penerimaan baik tersebut, lanjut Budi Karya, ditandai pada 22 April hingga 5 Mei, terjadi kenaikan jumlah mereka yang keluar dari tempat asal, yaitu 20-30 persen.

"Dan di masa 22 April sampai 5 Mei, pemerintah memberi syarat yang lebih ketat dengan melakukan PCR, antigen, dan GeNose hanya satu hari."

"Jadi banyak mereka yang tadinya pengen mudik, memajukan sebelum tanggal 6 Mei," ungkap Budi Karya.

Baca juga: Pemudik Lolos Penyekatan Naik Perahu Eretan di Perbatasan Bekasi-Karawang, Polisi Beri Respon

Sementara itu dalam periode 6-9 Mei 2021, Budi Karya menyebut terjadi penurunan signifikan di seluruh moda transportasi.

Transportasi udara disebut Budi Karya mengalami penurunan sampai 93 persen.

Kemudian di laut dan kereta api turun sekira 90 persen.

"Di darat sedikit penurunan, sekira 40 persen," ungkap Budi Karya.

Budi Karya juga memberikan apresiasi terhadap TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang melakukan penyekatan.

"Kemarin kami sempat melakukan kunjungan di Merak, Bakauheni, Brebes, penurunan begitu signifikan, 90 persen," ungkapnya.

Baca juga: Kendarai Mobil VW Kuning, Remaja di Prambanan Klaten Tabrak Polisi saat Penyekatan Mudik

Sementara itu, kegiatan transportasi logistik disebut hanya mengalami penurunan 3-5 persen.

"Rencana kita untuk melakukan peniadaan mudik bagi penumpang, dan memberikan seluas-luasnya pergerakan logistik terjadi dengan baik," ungkapnya.