Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyinggung soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat berkhotbah pada Salat Idul Fitri berjamaah secara virtual dengan tajuk Kembali ke Fitrah: KPK dan Kewajiban Membela Keadilan.
Dalam khotbahnya, Usman menilai wawasan kebangsaan menjadi benar jika didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan.
"Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah tidak ada yang salah dari Wawasan Kebangsaan sejauh itu di dasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan melawan kekejian," ucap Usman dalam acara yang disiarkan melalui aplikasi Zoom, Kamis (13/5/2021).
Menurut Usman, hal yang wajar dalam diri manusia untuk mencintai tanah air dan penduduknya dengan cara mengamalkan agamanya keyakinannya dalam menunaikan tugas negara atau tugas-tugas lainnya.
Dan hal tersebut pun harus dilindungi bukan disingkirkan.
Baca juga: Usman Hamid Sayangkan Sikap Pemerintah Batalkan Niat Revisi Pasal Karet dalam UU ITE
"Melawan korupsi dan kedzaliman adalah hal yang bajik, wajib dilindungi bukan dicurigai atau disingkirkan," tuturnya.
Usman juga menyebut perlunya membedakan antara paham kebangsaan yang artifisial dan esensial atau yang sejati.
Dan dirinya yakin dengan pemahaman yang baik orang-orang yang bekerja baik dalam hal ini pegawai KPK tidak perlu untuk disingkirkan.
"Jika paham itu ditujukan dengan cara-cara merendahkan, menyingkirkan pihak lain maka tentu tidak dapat dibenarkan," kata dia.
Bahkan, lanjut Usman, dalam prespektif Islam mencinta negeri dan mengamalkan keyakinan agama tidaklah dapat dipisahkan, malah justru dianjurkan.
"Rasulullah SAW bersabda mencinta negeri itu adalah bagian dari iman, wawasan kebangsaan adalah bagian dari wawasan keimanan," kata Usman.