Baca tanpa iklan
Namun, ia menyayangkan sikap pimpinan lainnya yang hanya diam saja mengenai terancam dipecatnya 75 pegawai lewat dalih TWK.
Harun berharap pimpinan lainnya mau mengungkapkan ke publik, bahwa pernyataan Firli Bahuri yang menyatakan tes ini adalah keputusan lima pimpinan adalah tidak benar.
Ia yakin, bila pimpinan lainnya mau bersuara maka permainan ini akan segera berakhir.
“Andai saja pimpinan lainnya berani menyatakan ke publik bahwa yang disampaikan oleh Ketua KPK, bahwa pelaksaan tes itu adalah keinginan pimpinan secara kolektif kolegial tidak benar dan omong kosong, pasti sudah game over permainan ini,” kata Harun.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai TWK menyalahi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Dalam UU KPK hasil revisi itu, tidak ada pernyataan bahwa untuk melakukan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melalui TWK.
“Ini adalah upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang sedang melakukan pengusutan kasus besar di KPK,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.