Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali terima apresiasi setelah mengeluarkan pernyataan soal 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Dalam pernyataannya, Jokowi tak setuju bahwa hasil TWK menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai itu.
"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK."
"Dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucapnya, dikutip dari laman presiden.go.id, Senin (17/5/2021).
Baca juga: Legislator NasDem Dukung Kebijakan Jokowi Terkait 75 Pegawai KPK
Kali ini, apresiasi datang dari tokoh politikus Partai Gerindra Fadli Zon, melalui akun Twitter-nya, @FadliZon.
Fadli Zon juga mengusulkan agar pembuat soal TWK ini diberi pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Pendidikan P4 ini nantinya difasilitasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Apresiasi pernyataan P @jokowi. Usul saya pembuat tes wawasan kebangsaan ini serta merta perlu ikut semacam pendidikan P4 100 jam dan sosialisasi 4 pilar difasilitasi oleh @mprgoid," tulisnya, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Saatnya Jokowi Undang Presiden Palestina-PM Israel Duduk Bersama
Fadli Zon pun mengusulkan yang menjadi narasumber pendidikan P4 itu, yakni dari 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK itu sendiri.
"Narasumbernya bisa diambil dari 75 pegawai," tambahnya.
Pernyataan Jokowi ini juga mendapat apresiasi dari penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Dikatakan Novel, TWK telah membuat stigma bahwa 75 pegawai KPK termasuk dirinya, tak berkebangsaan.
Ia mengatakan, dengan adanya pernyataan Jokowi, Novel dan 74 pegawai lainnya bisa terbebas dari stigma itu.
Baca juga: Amnesty International Indonesia Kecam Peretasan Terhadap 8 Anggota ICW, Jokowi Harus Usut Kasus Ini
"Proses TWK yang dibuat Pimpinan KPK “seolah 75 pegawai KPK tidak lulus itu” membuat stigma tidak berkebangsaan/tidak Pancasilais."
"Alhamdulillah dengan pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu."
"Terima kasih pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak," tulisnya dalam akun Twitter, @nazaqistsha, Senin (17/5/2021).
Legislator NasDem Dukung Kebijakan Jokowi Terkait 75 Pegawai KPK
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Eva Yuliana meminta semua pihak segera menyudahi isu yang berkembang saat ini, yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan Ketua KPK Firli Bahuri agar situasi dan kondisi tidak semakin gaduh.
“Statement Presiden Jokowi yang menyebut 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK belum tentu diberhentikan, menurut saya sudah pas. Tepat."
"Menurut kami, 75 pegawai KPK yang diketahui tak lolos tes bagaimana pun sudah lama mengabdi. Maka semestinya, kita tetap menghargai dan memberikan perhatian,” ujar Eva, saat dihubungi Tribunnews, Rabu (19/5/2021).
Baca juga: Tak Lolos TWK, Direktur KPK Ungkap Jalannya Wawancara yang Ia Alami
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI ini juga mendorong agar pimpinan KPK dan Dewas KPK dapat menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi.
“Beliau telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN,” ungkap Eva.
Eva menegaskan sependapat dengan kebijakan presiden, dimana hasil tes wawasan kebangsaan harus menjadi bahan evaluasi baik itu bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lulus TWK.
Untuk selanjutnya, dia berharap, semua pihak tetap fokus dan mencermati detil persoalan yang ada secara holistik dan integral, tidak boleh sepenggal-sepenggal.
Baca juga: Dewas Pelajari Laporan Novel Baswedan Cs Terhadap 5 Pimpinan KPK
Bagaimana pun, menurutnya ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama. Begitu pula penegak hukum juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri.
"Saya tidak berharap, integritas penegak hukum terganggu," lanjut Eva.
“Saya mendukung sikap Presiden Jokowi. Menurut saya sikap Presiden Jokowi sedang dan telah menerapkan kepemimpinan modern. Dimana mengutamakan check and balances, di situ ada keterbukaan ruang ruang demokratis yang tetap dijaga dan dipatuhi bersama. Presiden mampu secara apik menyeimbangkan antara peran ASN dengan peran penegak hukum termasuk proses rekrutmennya,” pungkasnya.
Baca berita polemik 75 pegawai KPK tak lolos TWK lainnya
(Tribunnews.com/Shella/Vincentius Jyestha Candraditya)