Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ambigu soal nasib 75 pegawai tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Padahal kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan bahwa hasil asesmen TWK sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang tidak lolos.
"ICW menilai penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri, ihwal polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih sangat ambigu," kata Kurnia dalam keterangannya, Sabtu (22/5/2021).
"Semestinya, menindaklanjuti omongan Presiden, Ketua KPK langsung mengeluarkan produk hukum untuk membatalkan penonaktifan 75 pegawai dan menegaskan bahwa seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi aparatur sipil negara," tambahnya.
"Maka dari itu, ICW menyarankan Presiden Jokowi harus melakukan supervisi atas tindak lanjut polemik hasil TWK.
Sebab, bukan tidak mungkin, menurut Kurnia, pimpinan KPK akan mencari cara lain untuk tetap meneguhkan niatnya untuk memberhentikan 75 pegawai KPK.
Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK: Respons Firli Bahuri atas Arahan Jokowi hingga Reaksi Fahri Hamzah
"Bahkan, akan sangat baik jika dilakukan investigasi khusus untuk melihat lebih lanjut apa sebenarnya yang terjadi di balik TWK ini," katanya.
ICW menduga TWK ini bukan kerja individu, melainkan ada kelompok tertentu, baik di internal maupun eksternal KPK, yang sedari awal sudah merancang untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK.
"Keyakinan itu diperkuat dengan adanya penggalangan opini oleh para buzzer di media sosial dan sejumlah upaya peretasan tatkala masyarakat mengkritik hasil TWK," kata Kurnia.
Sebelumnya, Firli Bahuri memberikan respons setelah pernyataan Presiden Jokowu terkait polemik TWK terhadap pegawai KPK.
Jokowi meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai yang tak lolos tes.
Firli memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi.
Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait mengenai nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK.