Baca tanpa iklan
Untuk memahami yang dia maksud, Deddy mengatakan seharusnya Masyarakat dan Nakes bisa memahami juga kasus-kasus di negara lain ketika ada korban jatuh akibat memakai vaksin merk Pfizer dan Moderna.
Selain itu, harus diketahui juga bahwa bila ada kondisi tertentu dimana seseorang tak boleh mendapatkan vaksin.
"Karena ada kejadian dimana orang punya darah tinggi, dia memaksa agar divaksin. Efeknya dia jadi lumpuh. Ini kan bahwa selama ini ada inkonsistensi soal edukasi mengenai vaksin ini. Kok bisa Nakes-nya tak tahu?" tukas Deddy.
Deddy Sitorus juga meminta agar ada kejelasan soal vaksinasi mandiri. Sebab sejauh ini, soal jumlah vaksin mandiri yang didatangkan tak pernah jelas. Pihaknya mendapat banyak laporan dari masyarakat yang mempertanyakan itu.
Hal itu menjadi penting karena banyak juga warga masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi tanpa menunggu vaksinasi gratis dari negara. Solusinya adalah membeli sendiri lewat program vaksinasi mandiri.
"Harus jelas, jumlah vaksinnya berapa banyak, dan harga yang sebenarnya itu berapa. Supaya jangan membingungkan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengajukan diri untuk vaksin mandiri kalau tak kuat menunggu yang gratis," kata Deddy.
Semua hal itu dia sampaikan juga saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan PT. Biofarma, PT. Kimia Farma, dan PT. Indofarma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/5/2021).
Deddy mengaku, sebagai legislator yang mewakili daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, dirinya sempat juga bicara soal pentingnya memperhatikan vaksinasi di wilayah perbatasan itu.
Sebab Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan setidaknya tiga negara. Sehingga mobilitas orang keluar dan masuk sangatlah tinggi.
Dan tak mengherankan jika sudah ada laporan mengenai warga yang terjangkit virus mutasi dari India.
"Jadi tolong diperhatikan daerah transit seperti ini untuk mendapatkan prioritas vaksinasi," pungkas Deddy.