Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya mempercepat belanja anggaran. Dia meminta semua kementerian dan lembaga lebih banyak melakukan belanja untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, hingga akhir kuartal II tahun 2021, belanja pemerintah tercatat masih rendah, baik yang berkaitan dengan APBN, APBD, maupun anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Realisasi belanja pemerintah masih rendah. Sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD. Ini masih rendah," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Selain belanja APBN dan APBN yang masih rendah, serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional juga rendah.
Padahal Rp 700 triliun sudah disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.
"Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6 persen," imbuh Jokowi.
Jokowi kemudian juga menyoroti pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan yang masih lambat.
Pada kuartal pertama tahun 2021, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru 10,98 persen.
Sementara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah kurang dari 5 persen.
Oleh karenanya, Jokowi menekankan agar belanja anggaran dan pengadaan barang/jasa dipercepat.
"Sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasar," ujarnya.
Jokowi lantas mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II tahun 2021 adalah 7 persen.
Ia menyebut angka itu bukan target mudah lantaran ekonomi kuartal kedua tahun ini masih minus 0,74 persen.
Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak bekerja keras mencapai target tersebut.
"Saya meyakini, Insya Allah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan, realisasinya angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," kata dia.
Baca juga: Jokowi Pertanyakan Realisasi Belanja Kementerian dan Lembaga Masih Rendah
Sehubungan dengan itu Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencari penyebab lambatnya realisasi belanja dan pengadaan barang-jasa ini.
Ia menginstruksikan kedua lembaga itu mencarikan solusi dan menawarkan jalan keluar mengatasi masalah ini.
"Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda agar bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," katanya.
Jokowi menegaskan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tujuan program, dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.
Apalagi yang ditunggu masyarakat adalah hasil dari program-program tersebut.
"Ini yang banyak sering kita lupa. Yang ditunggu rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah," kata Jokowi.
Jokowi kemudian menyesalkan masih ada program yang tidak jelas sasaran dan ukuran keberhasilannya. Hal ini akhirnya menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah.
Baca juga: Tiga Arahan Presiden Jokowi Untuk BPKP dan Seluruh Jajaran APIP
"Saya lihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya. Anggaran yang mau disasar apa, sehingga tidak mendukung capaian, tujuan, dan tidak sinkron dengan kegiatan lainnya," ungkapnya.
Berdasarkan kunjungannya ke lapangan selama ini, Jokowi kerap menemukan program yang hasil akhirnya tidak jelas.
Seperti pembangunan pelabuhan, namun tidak dibangun akses jalan menuju pelabuhan tersebut.
"Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, tidak ada irigasinya. (Baik) irigasi premier, sekunder, tersier. Itu ada (kondisi seperti) itu," kata Jokowi.
"Ada bangun pelabuhan baru, tapi tidak ada akses jalan ke situ. Ini apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ini ada dan tidak hanya satu. Ini yang harus terus dikawal, ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program dan masyarakat juga dirugikan," tegasnya.
Baca juga: DKI Jakarta Dapat Nilai E dari Kemenkes, di Bogor Jokowi Panggil Seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat
Jokowi meminta agar tidak satu rupiah pun dana APBN dan APBD yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi dikorupsi.
Ia menyatakan tak akan memberikan ampun pada pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara.
"Berkali-kali saya menyampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewangan anggaran," katanya.
Karena itu Jokowi meminta BPKP dan APIP mengawasi dengan ketat pelaksanaan APBN, mulai dari perencanaan sampai realisasinya.
"Saya instruksikan BPKP kawal dari hulu sejak awal pada saat perencaan harus diikuti. Tidak sekadar mengulang-ngulang terus, mengulang-ngulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini," jelasnya.
"Dalam tiga tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, distrupsi, arus gelombang perubahan betul-betul nyata sehingga semua harus beradaptasi. Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," ujar Jokowi.(tribun network/fik/dod)