Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menerima kunjungan President Designate of the United Kingdom untuk COP26 (Climate Change Conference of the Parties), Alok Sharma, di Jakarta, Selasa (1/5/2021).
Dalam pertemuan tersebut turut hadir HMA Owen Jenkins, UK Ambassador to Indonesia and Timor Leste, dan Ken O’Flaherty, COP26 Regional Ambassador for Asia-Pacific and South Asia.
Dalam pertemuan itu mereka membahas beberapa hal terkait COP26 Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue, dimana Indonesia merupakan Co-Chair bersama Inggris.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut turut membahas persiapan, kesiapan, dan keikutsertaan Indonesia dalam mendukung kesuksesan Konferensi COP26 di Glasgow, UK pada 1-12 November 2021.
Dalam pelaksanaan COP26, Inggris bermitra dengan Italia yang pada tahun ini menjabat sebagai Presidensi G20.
Airlangga dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah Inggris kepada Indonesia untuk menjadi Ketua Dialog Bersama Perdagangan Hutan, Pertanian dan Komoditi (Forest, Agriculture and Commodity Trade /FACT) bersama Inggris.
“Saya senang Inggris mengakui kekuatan Indonesia yang berkomitmen untuk menerapkan pertanian berkelanjutan dan perdagangan komoditas serta sekaligus memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang Perubahan iklim,” ungkap Airlangga Hartarto dalam rilisnya kepada media, Selasa.
Airlangga juga menyambut baik diskusi dari Pertemuan Meja Bundar Tingkat Menteri FACT pada bulan April.
Baca juga: Airlangga Hartarto Minta Kader Golkar Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila
Khususnya pada pengaturan kolaborasi yang memungkinkan negara untuk bekerja bersama dan mengembangkan peta jalan untuk tindakan.
Pertemuan ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk membahas Co-Chairmanship, Indonesia dan Inggris tentang Kehutanan, Pertanian, dan Dialog Perdagangan Komoditas (FAKTA).
Selain itu, bagaimana kedua pimpinan dapat memainkan perannya guna mengarahkan dialog tersebut untuk kepentingan terbaik bagi semua.
“Saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat dialog. Sebagai Co-chair, kita perlu berbagi visi dan pemahaman yang sama yang akan mengarah pada saling menguntungkan sebagai mitra yang setara,” kata Airlangga.
Baca juga: Menko Airlangga: Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Ekonomi Tumbuh Positif di 2021
Dunia sekarang dihadapkan pada berbagai tantangan yang diperparah pandemi global Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Karena itu, sangat penting untuk berkolaborasi guna memulihkan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk menurunkan emisi karbon secara signifikan.
Penting bagi negara-negara peserta untuk memanfaatkan dialog FACT ini guna menemukan solusi umum dalam mengejar upaya untuk meningkatkan tujuan yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan kebutuhan esensial untuk pemulihan ekonomi.
FACT Dialogue harus menemukan solusi holistik antara konsumen dan produsen negara-negara dalam sistem pertanian dan perdagangan komoditas secara keseluruhan.
Termasuk meningkatkan upaya keberlanjutan yang ada dan membuka jalan menuju inovasi.
Baca juga: Airlangga Hartarto Beberkan Penanganan Pandemi Covid-19 dari Sisi Ekonomi dan Kesehatan
Secara khusus, Airlangga menggarisbawahi bahwa kedua negara perlu bekerja untuk mencapai konsensus global di COP26 dalam Glasgow November mendatang.
Diskusi dalam FACT Dialogue, menurut Airlangga, seharusnya memberi pemahaman yang lebih baik dari berbagai tantangan dan kompleks di depan.
“Kita harus bekerja ke arah kolaborasi dan kerja sama yang akan mengarah ke tindakan kolektif yang inklusif daripada berfokus pada perbedaan. Kita membutuhkan narasi baru di luar komoditas tertentu yang buruk, dan membantu menghadirkan gambaran yang seimbang tentang upaya konkret negara-negara produsen dalam mengembangkan pertanian dan perdagangan komoditas yang berkelanjutan,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menekankan Indonesia selalu menjadi pemain global yang berkomitmen dan aktif dalam perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati.
“Indonesia siap memimpin dengan contoh pada isu perubahan iklim. Transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran dan skema berbasis penelitian telah menjadi dasar kami pencarian keberlanjutan,” ujar Airlangga.
Terkait perubahan iklim, Indonesia berada di garis depan dan di jalur yang tepat memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) serta upaya Indonesia untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan kepentingan nasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Melalui NDC, Airlangga menyatakan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi rumah kaca (GRK) sebagai sebanyak 29%, melalui usaha sendiri (business as usual) dan 41%, dengan dukungan internasional, pada tahun 2030.
“Saat ini, kami berada di jalur yang benar dan optimistis untuk mencapai target pengurangan 29%, Namun, kami masih berjuang untuk mencapai 41% target pengurangan karena kurangnya bantuan internasional seperti keuangan dan teknologi,” kata Airlangga.
Baca juga: Menko Airlangga: Pengawasan Intern yang Efektif, Solusi Percepatan Pemulihan Ekonomi
Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan Indonesia telah mengadopsi dan melaksanakan beberapa inisiatif tentang keberlanjutan praktik, seperti Sistem Jaminan Legalitas Kayu (SVLK), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Karet Alam Berkelanjutan Platform (SNARPI), yang merupakan inisiatif swasta dan dukungan penuh pemerintah.
“Kami sedang mengerjakan pengembangan sertifikasi lain yang serupa tetapi terintegrasi skema untuk komoditas lain,” kata Airlangga.
Pemerintah Indonesia juga menghargai kerja sama yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Inggris di bidang Program Penguatan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (SPOSI).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak sawit berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas petani kecil dan meningkatkan penerimaan produk minyak sawit berkelanjutan Indonesia di pasar internasional.
Petani kecil adalah kunci penting dalam industri minyak sawit Indonesia.
Pada 2018, petani kecil berkontribusi hampir setengah (5,6 juta hektar atau 46%) dari total areal perkebunan kelapa sawit dan menghasilkan 12,7 juta ton (atau 37%) minyak mentah minyak sawit di Indonesia.
Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden untuk meningkatkan standar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan.
Rencana aksi telah dirumuskan dan dikembangkan multi-stakeholder dalam proses dialog yang transparan dan seimbang.
Indonesia meminta dukungan pemerintah Inggris dalam melawan kampanye negatif terhadap Minyak Sawit dan produk turunannya di Eropa karena kontra-produktif dan hanya menyuarakan mengatur nada negatif.
Airlangga juga memahami bahwa Departemen Lingkungan, Pangan, dan Pedesaan Inggris Affairs (DEFRA) mengusulkan untuk memperkenalkan persyaratan uji tuntas untuk perusahaan yang ingin mengimpor minyak sawit.
Kebijakan ini akan didasarkan pada Global Reporting Initiative (GRI) standar untuk uji tuntas.
Upaya dari Pemerintah Inggris itu yang secara tidak langsung memaksakan standar pelaporan sukarela ekspor pertanian unggulan Indonesia adalah tindakan hambatan non-tarif yang diskriminatif, tidak adil dan tidak perlu.
Dalam akhir sambutannya Airlangga menyatakan berterima kasih atas undangan Inggris untuk menjadi Ketua Bersama Dialog FACT untuk berbagi visi dan tindakan di lapangan menuju lanskap berkelanjutan pengelolaan, termasuk kehutanan dan pertanian.
“Saya siap dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda dan Pemerintah Inggris Raya tentang masalah perubahan iklim serta ekonomi bilateral kerjasama antara Indonesia dan Inggris,” kata Airlangga.