Baca tanpa iklan
Haedar meminta setiap pihak yang terkait polemik TWK, untuk saling instropeksi diri.
"Apakah kita ingin pecah sebagai bangsa karena ada yang salah kaprah dan salah langkah."
"Jika ada masalah kedepankan dialog dan solusi dengan jiwa kenegarawanan tinggi."
"Setiap pihak saling introspeksi diri. Masing-masing jangan mau menang sendiri !," pungkasnya.
Presiden Diminta Batalkan Pemberlakuan TWK Semua Instansi
Diberitakan Tribunnews sebelumnya, komentar soal TWK juga datang dari Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf.
Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan permberlakuan TWK terhadap seluruh ASN di berbagai instansi, termasuk KPK.
Belajar dari KPK, TWK dinilai betentangan dengan amanat konstitusi.
Menurutnya, TWK yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berisi pertanyaan yang sangat sensitif dan keyakinan agama seseorang.
"Beberapa pekan terakhir ini polemik kita sangat tajam dan mendalam tentang TWK yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap calon ASN KPK."
"Masalahnya telah menarik perhatian publik yang begitu luas, terutama pada pertanyaan dalam tes tersebut yang sangat sensitif bahkan menyangkut keyakinan beragama seseorang,” ucap Al Muzzamil, dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (31/5/2021).
Baca juga: Dewas KPK Masih Dalami Aduan 75 Pegawai Tak Lolos TWK Terhadap 5 Pimpinan
Ia menyebutkan satu contoh pertanyaan TWK yang sempat diberikan kepada pegawai KPK, yakni memilih antara Pancasila atau Al-Qur'an.
Lanjutnya, pertanyaan itu dilontarkan BKN untuk memberantas adanya paham radikalisme.
Namun, kenyataannya alasan BKM ini malah menciptakan bahaya yang lebih besar.