Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam dua bulan terakhir atau periode Juni-Juli, sebanyak 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) direncanakan akan pulang ke Tanah Air.
Mereka rata-rata adalah PMI yang masa habis kontraknya.
Terkait hal itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif agar para pekerja migran tersebut mendapat perlindungan secara optimal.
Baca juga: 20 Pejabat Dinkes Banten Mengundurkan Diri, Legislator PAN Minta Kemendagri Turun Tangan
Menurut Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, pemerintah perlu melakukan kordinasi yang matang terhadap rencana kepulangan PMI.
"7.300 itu jumlah yang sangat banyak. Apapun kondisi mereka, mereka adalah pahlawan-pahlawan devisi. Berikan perlindungan optimal kepada para PMI," ujar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/6/2021).
Bagi Ketua Umum DPP PKB ini, kolaborasi seluruh stakeholder mutlak diperlukan agar penangan terhadap PMI bisa optimal, terutama bagi kelompok rentan, yakni orang tua, perempuan, anak-anak, dan mereka yang sakit.
"Saya kira rencana kepulangan 7.300 PMI harus diantisipasi dengan baik. Seluruh anggaran, SDM, ketersediaan APD terkait prokes, pembiayaan bagi mereka yang sakit, harus dikonsolidasikan dan dikordinasikan antar seluruh stakeholder," imbuhnya.
Baca juga: Banyak Kasus Bunuh Diri di Apartemen Kalibata City, Polisi Minta Sekuriti Tingkatkan Pengawasan
Lebih lanjut, Cak Imin menekankan bahwa yang terpenting menghadapi rencana kepulangan PMI tersebut adalah melakukan koordinasi dengn otoritas Malaysia untuk memperoleh data lengkap PMI, termasuk tak kalah pentingnya berkordinasi dnegan Pemda-Pemda daerah asal PMI.
Langkah-langkah kerja konkrit dalam memberikan perlindungan optimal terhadap PMI, kata Cak Imin harus dilakukan.
Mulai dari soal protokol kesehatan yang harus ketat, pendampingan terhadap PMI, menyelesaikan pengaduan yang mereka sampaikan, serta pada ujungnya pemberdayaan pasca mereka sampai daerah tujuan.
“Prinsipnya, semua langkah taktis dan strategis harus dilakukan untuk memberikan pelayan optimal. Pendataan yang jelas kepada PMI, kordinasikan dengan dinas terkait, lakukan pemberdayaan melalui program Desa Migran Produktif, dan berikan bantuan pemberdayaan memlaui program-program inkubasi bisnis," jelas dia.
Baca juga: Hasil Sidak Camat Cisarua ke Kedai Viral Jual Mie Instan Rp 54 Ribu, Pengelola Akui Salah Hitung
Secara teknis, Cak Imin menghimbau guna mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin timbul, dengan jumlah PMI yang begitu banyak, maka penting untuk memecah titik-titik kepulangan debarkasi, sehingga tidak boleh terkonsentrasi di satu titik.
Selama ini misalnya hanya di Tanjung Pinang, karenanya harus mulai dipecah.
Selain itu, penyediaan moda transportasi oleh pemerintah harus dilakukan, terutama untuk melakukan penjemputan langsung.
“Buka jalur-jalur kedatangan baru, baik laut maupun udara, untuk mencegah terjadinya penumpukan dijalur-jalur yang selama ini ada," pungkasnya.
--