Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon memberikan tanggapan terkait pelantikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang digelar bertepatan pada Hari Lahir Pancasila.
Seperti diketahui, pelantikan 1.271 pegawai itu diadakan di Gedung Juang KPK, Selasa (1/6/2021).
Pada akun Twitter-nya, @Fadlizon, politikus Partai Gerindra ini menulis sebuah utas mengenai Pancasila, Rabu (2/6/2021).
Dalam beberapa cuitannya, ada tulisan Fadli Zon yang menyoroti pelantikan pegawai KPK tersebut.
Tak hanya soal waktu pelantikan yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, ia juga menyinggung polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Baca juga: KPK Dakwa Ferdy Yuman Rintangi Penyidikan Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantu
"Kita menyaksikan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap calon ASN (Aparatur Sipil Negara) KPK berminggu-minggu dan belum usai hingga kini. #HariLahirPancasila," tulis Fadli Zon.
Fadli Zon berharap TWK tak menjadi alat ukur kebangsaan seseorang, baik untuk calon ASN maupun profesi lainnya.
"Pelantikan ASN KPK dipilih hari simbolik, yaitu 1 Juni 2021, hari Pancasila."
"Ada apa dengan wawasan kebangsaan kita? Jangan sampai TWK jadi alat tunggal pengukur kadar “kebangsaan” dan “Pancasilais” seseorang, calon ASN atau siapapun dalam profesi apapun," ujarnya.
Ia menilai sejumlah pertanyaan di TWK malah menganggu ikatan kebangsaan.
Baca juga: Firli Bahuri Dkk Tak Bakal Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK
Melihat pegawai KPK yang tak lolos TWK adalah orang-orang punya rekam jejak yang baik dalam memberantas korupsi.
Sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat pun muncul, apakah pegawai KPK yang berintegritas dinilai berlawanan dengan Pancasila.
"Dalam kasus ASN KPK, kita pantas bertanya-tanya: apakah “integritas” dan “kompetensi” bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila?."
"Mereka yang gugur dalam TWK adalah orang-orang yang dikenal punya rekam jejak baik pada institusi yang sama," lanjut anggota DPR RI itu.
Baca juga: Fahri Hamzah: Jika Pengkritik KPK Tambah Banyak, Pemberantasan Korupsi Tambah Baik