Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan meminta semua kementerian, khususnya kementerian yang menjadi mitra komisi VI DPR RI bisa memprioritaskan program-programnya untuk kepentingan rakyat kecil dan kalangan pesantren.
Pasalnya, apabila program pemerintah difokuskan kepada masyarakat miskin dan rentan, maka roda perekonomian dan stabilitas akan terjaga, apalagi, saat ini, rakyat kecil sedang dalam kondisi terpuruk karena hantaman Covid-19.
Sementara untuk pesantren, kontribusinya sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat telah terbukti sangat berperan aktif membantu bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Terlebih, dalam sejarahnya, para ulama dan santri memiliki peran yang sangat besar dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga NKRI.
Baca juga: Sentuhan Humanis Polri Bantu Santri di Tengah Pandemi
Sebagai partai politik yang berideologi nasionalis religius di Indonesia, PKB, lanjut Nasim akan selalu memperjuangkan nasib rakyat dan kalangan santri yang berjumlah lebih dari 15 Juta dan pondok pesantren yang berjumlah kurang lebih tiga puluh lima ribu pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia.
Hal itu disampaikannya kepada Menteri BUMN, Erick Thohir saat rapat kerja terkait Pembahasan RKP K/L dan RKA K/L tahun anggaran 2022 di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
"Kalau dulu Soekarno punya jas merah, kami para ulama, santri punya jas hijau pak menteri, jangan lupakan jasa dan peran besar ulama, masyayikh dan santri. Mereka terbukti telah memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia, itu tidak bisa dibohongi," katanya.
"Oleh sebab itu, program kementerian BUMN dan seluruh kementeriannya Pak Jokowi, khususnya (kementerian) di komisi 6 ini harus memprioritaskan untuk kepentingan rakyat dan para ulama, masyayikh dan santri. Pak jokowi kan telah menyampaikan bahwa prioritaskan kepada para ulama, masyayikh dan santri, tolong dalam semua program PAGU di tahun 2022 dari kementerian kita itu bisa menyentuh pada mereka," lanjutnya.
Khusus untuk Kementerian BUMN, Nasim Khan meminta Erick Thohir untuk lebih bisa memprioritaskan CSR (Corporate Social Responsibility) dan PKBL (Program kemitraan dan Bina Lingkungan) dari perusahaan Pelat merah kepada kalangan pesantren.
Baca juga: Bank Syariah Indonesia dan Yayasan BSMU Resmikan Rumah Belajar Quran Bina Santri
“Program dari CSR, PKBL (BUMN) itu kita harapkan bisa menyentuh kalangan pesantren, saya yakin pak menteri kalau kita berikan ke umum, bukannya kita menuduh, tapi itu belum tentu safety, belum tentu aman pertanggung jawabannya, tapi kami yakin, kalau pondok pesantren, santri akan menjaga amanahnya, dunia dan akherat dan itu akan membantu dalam membangun bangsa kita dari semua komponen,” ucapnya.
Nasim Khan juga mengapresiasi kesederhanaan dan semangat Erick Thohir yang membawa pondasi akhlak dan moral kepada setiap perusahaan milik negara.
Bahkan Erick sudah mencontohkan akhlaknya dengan cara berhemat anggaran.
“Kami juga salut, kalau itu memang dibutuhkan (kenaikan anggaran untuk Kemen BUMN) kenapa tidak, tapi, bila ternyata tidak dibutuhkan dan ternyata itu pemborosan buat apa?, itulah yang kami harapkan (bisa dilakukan) oleh setiap perusahaan BUMN. seperti motto dari bumn yang berakhlak. ini sejarah dalam bangsa Indonesia, (pondasi) ahlak itu ada di kementerian presiden jokowi kita ,” kata dia.
Dengan nada berkelakar, Nasim menyampaikan bahwa adanya pondasi akhlak di Kementerian BUMN tidak bisa dilepaskan dari PKB, di mana Partai PKB merupakan partai yang menentukan siapa calon pemenangan Presiden RI.