Baca tanpa iklan
“(kata dan Pondasi akhlak) itu ada, karena apa, (karena) disitu tidak lepas dari adanya Partai PKB, partai penentu pemimpin bangsa di masa depan, Jadi, Pak Erick gak usah khawatir, nanti persiapan untuk wapres tenang saja pak, karena PKB penentunya pak, jelas, (kalau pasangannya) Gus AMI dan kang Erick, selesai (pemenangnya),” ujar Nasim.
Untuk itu, Nasim berpesan kepada menteri Erick agar bisa menyebarkan akhlak di semua perusahaan BUMN dengan tetap mengejar profit perusahaan secara maksimal dan tetap memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi rakyat dan santri.
Sebelumnya, pada rapat Kerja dengan Kementerian Perindustrian, Nasim juga meminta Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajarannya untuk mengesampingkan kepentingan warna warni partai politik dalam menyusun dan memberikan program-program di kementeriannya.
Menurut dia, saat ini kepentingan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat kecil dan kalangan pesantren.
Untuk itu, dia meminta agar Kemenperin memprioritaskan program-programnya untuk rakyat kecil dan kalangan santri. Sebab, pelaku industry bukan hanya dari siswa SMK saja, tetapi juga dari pelaku UMKM dan juga santri.
“Tolong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) ini juga diluaskan pak pemaparannya (sasarannya), bukan hanya kepada SMK saja, sebab, pelaku industri ini tidak hanya SMK saja pak, para santri, para usahawan kecil, para pelaku IKM, jadi bukan hanya pada sekolah pak, jadi tupoksinya kena pak ini,” ujar Wakil Bendahara Umum DPP PKB tersebut.
Sementara itu, saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Nasim juga meminta pemerintah untuk cermat dan berhati-hati dalam merumuskan program-programnya.
Hal tersebut perlu dilakukan agar program-program pemerintah bisa benar-benar bermanfaat buat masyarakat dan kalangan pesantren.
“Program pesantren yang dulu ada seperti kopontren (Koperasi Pesantren), tolong bapak-bapak deputi, ini dicatat, lalu pasar rakyat di daerah-daerah pak menteri (Teten), tolong ini juga harus diperhatikan dan perjuangkan, karena ini langsung bersentuhan dengan rakyat, percuma kita bicara digitalisasi di kota-kota kalau dibawahnya tidak diperhatikan dan tidak maju," katanya.
"Kami dari PKB dan kawan-kawan fraksi lain di komisi ini, insha alloh siap mendukung (kebijakan Kementerian dan politik anggaran), jangankan untuk Rp 1,7 T, dua kali lipat pun kita akan mendukung,” pungkasnya.