Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan meminta semua kementerian, khususnya kementerian yang menjadi mitra komisi VI DPR RI bisa memprioritaskan program-programnya untuk kepentingan rakyat kecil dan kalangan pesantren.
Pasalnya, apabila program pemerintah difokuskan kepada masyarakat miskin dan rentan, maka roda perekonomian dan stabilitas akan terjaga, apalagi, saat ini, rakyat kecil sedang dalam kondisi terpuruk karena hantaman Covid-19.
Sementara untuk pesantren, kontribusinya sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat telah terbukti sangat berperan aktif membantu bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Terlebih, dalam sejarahnya, para ulama dan santri memiliki peran yang sangat besar dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga NKRI.
Baca juga: Sentuhan Humanis Polri Bantu Santri di Tengah Pandemi
Sebagai partai politik yang berideologi nasionalis religius di Indonesia, PKB, lanjut Nasim akan selalu memperjuangkan nasib rakyat dan kalangan santri yang berjumlah lebih dari 15 Juta dan pondok pesantren yang berjumlah kurang lebih tiga puluh lima ribu pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia.
Hal itu disampaikannya kepada Menteri BUMN, Erick Thohir saat rapat kerja terkait Pembahasan RKP K/L dan RKA K/L tahun anggaran 2022 di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
"Kalau dulu Soekarno punya jas merah, kami para ulama, santri punya jas hijau pak menteri, jangan lupakan jasa dan peran besar ulama, masyayikh dan santri. Mereka terbukti telah memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia, itu tidak bisa dibohongi," katanya.
"Oleh sebab itu, program kementerian BUMN dan seluruh kementeriannya Pak Jokowi, khususnya (kementerian) di komisi 6 ini harus memprioritaskan untuk kepentingan rakyat dan para ulama, masyayikh dan santri. Pak jokowi kan telah menyampaikan bahwa prioritaskan kepada para ulama, masyayikh dan santri, tolong dalam semua program PAGU di tahun 2022 dari kementerian kita itu bisa menyentuh pada mereka," lanjutnya.
Khusus untuk Kementerian BUMN, Nasim Khan meminta Erick Thohir untuk lebih bisa memprioritaskan CSR (Corporate Social Responsibility) dan PKBL (Program kemitraan dan Bina Lingkungan) dari perusahaan Pelat merah kepada kalangan pesantren.
Baca juga: Bank Syariah Indonesia dan Yayasan BSMU Resmikan Rumah Belajar Quran Bina Santri
“Program dari CSR, PKBL (BUMN) itu kita harapkan bisa menyentuh kalangan pesantren, saya yakin pak menteri kalau kita berikan ke umum, bukannya kita menuduh, tapi itu belum tentu safety, belum tentu aman pertanggung jawabannya, tapi kami yakin, kalau pondok pesantren, santri akan menjaga amanahnya, dunia dan akherat dan itu akan membantu dalam membangun bangsa kita dari semua komponen,” ucapnya.
Nasim Khan juga mengapresiasi kesederhanaan dan semangat Erick Thohir yang membawa pondasi akhlak dan moral kepada setiap perusahaan milik negara.
Bahkan Erick sudah mencontohkan akhlaknya dengan cara berhemat anggaran.
“Kami juga salut, kalau itu memang dibutuhkan (kenaikan anggaran untuk Kemen BUMN) kenapa tidak, tapi, bila ternyata tidak dibutuhkan dan ternyata itu pemborosan buat apa?, itulah yang kami harapkan (bisa dilakukan) oleh setiap perusahaan BUMN. seperti motto dari bumn yang berakhlak. ini sejarah dalam bangsa Indonesia, (pondasi) ahlak itu ada di kementerian presiden jokowi kita ,” kata dia.
Dengan nada berkelakar, Nasim menyampaikan bahwa adanya pondasi akhlak di Kementerian BUMN tidak bisa dilepaskan dari PKB, di mana Partai PKB merupakan partai yang menentukan siapa calon pemenangan Presiden RI.
“(kata dan Pondasi akhlak) itu ada, karena apa, (karena) disitu tidak lepas dari adanya Partai PKB, partai penentu pemimpin bangsa di masa depan, Jadi, Pak Erick gak usah khawatir, nanti persiapan untuk wapres tenang saja pak, karena PKB penentunya pak, jelas, (kalau pasangannya) Gus AMI dan kang Erick, selesai (pemenangnya),” ujar Nasim.
Untuk itu, Nasim berpesan kepada menteri Erick agar bisa menyebarkan akhlak di semua perusahaan BUMN dengan tetap mengejar profit perusahaan secara maksimal dan tetap memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi rakyat dan santri.
Sebelumnya, pada rapat Kerja dengan Kementerian Perindustrian, Nasim juga meminta Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajarannya untuk mengesampingkan kepentingan warna warni partai politik dalam menyusun dan memberikan program-program di kementeriannya.
Menurut dia, saat ini kepentingan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat kecil dan kalangan pesantren.
Untuk itu, dia meminta agar Kemenperin memprioritaskan program-programnya untuk rakyat kecil dan kalangan santri. Sebab, pelaku industry bukan hanya dari siswa SMK saja, tetapi juga dari pelaku UMKM dan juga santri.
“Tolong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) ini juga diluaskan pak pemaparannya (sasarannya), bukan hanya kepada SMK saja, sebab, pelaku industri ini tidak hanya SMK saja pak, para santri, para usahawan kecil, para pelaku IKM, jadi bukan hanya pada sekolah pak, jadi tupoksinya kena pak ini,” ujar Wakil Bendahara Umum DPP PKB tersebut.
Sementara itu, saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Nasim juga meminta pemerintah untuk cermat dan berhati-hati dalam merumuskan program-programnya.
Hal tersebut perlu dilakukan agar program-program pemerintah bisa benar-benar bermanfaat buat masyarakat dan kalangan pesantren.
“Program pesantren yang dulu ada seperti kopontren (Koperasi Pesantren), tolong bapak-bapak deputi, ini dicatat, lalu pasar rakyat di daerah-daerah pak menteri (Teten), tolong ini juga harus diperhatikan dan perjuangkan, karena ini langsung bersentuhan dengan rakyat, percuma kita bicara digitalisasi di kota-kota kalau dibawahnya tidak diperhatikan dan tidak maju," katanya.
"Kami dari PKB dan kawan-kawan fraksi lain di komisi ini, insha alloh siap mendukung (kebijakan Kementerian dan politik anggaran), jangankan untuk Rp 1,7 T, dua kali lipat pun kita akan mendukung,” pungkasnya.