Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) menanggapi hasil survei nasional Parameter Politik Indonesia yang menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) di posisi keempat kandidat presiden populer.
Kabalitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo menegaskan bahwa hal tersebut merupakan sinyal bahwa publik menginginkan regenerasi kepemimpinan nasional dan mencari figur yang bisa membawa bangsa mengarungi lanskap perubahan politik, sosial, ekonomi dan teknologi yang luar biasa.
"Dalam konteks ini, pengalaman, meskipun penting, bukanlah segala-galanya. Perspektif baru, keberanian dan kepedulian pada rakyat menjadi lebih menentukan," kata Tomi dalam pernyataan yang diterima Tribun, Sabtu (5/6/2021).
Tomi menambahkan AHY membuktikannya dengan keberanian dan ketegasan memimpin PD untuk mengatasi begal politik.
Baca juga: Nama Prabowo, Anies, Ganjar Mendominasi Hasil Berbagai Lembaga Survei Sebagai Kandidat Capres 2024
Selain itu, AHY juga secara proaktif menggerakkan struktur partai untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui berbagai Gerakan Nasional Peduli Demokrat termasuk membantu UMKM dan menyediakan akses WiFi bagi para pelajar tidak mampu.
Diketahui, Lembaga Survei Nasional Parameter Politik Indonesia melakukan survei terkait lima tokoh nasional yang akan menjadi kandidat calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024, mendatang.
Survei yang dilakukan pada 23-28 Mei 2021 diikuti 1.200 responden ini pun menanyakan kepada responden terkait lima tokoh. Survei ini dilakukan dengan pengambilan sampel melalui sambungan telepon dengan margin of error sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Survei Parameter Politik: Prabowo Kandidat Capres 2024 Dengan 22,3 Persen, Ganjar dan Anies Menyusul
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi tokoh paling populer saat ini dengan angka 22,3 persen. Lalu, posisi kedua ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 19,7 persen.
Ketiga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 18,1 persen. Keempat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 10,1 persen. Berikutnya, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno dengan angka 7,5 persen.
"Sedangkan, masih ada 22,3 persen angka suara yang ragu atau belum menjawab dalam survei lima tokoh Capres Pilpres 2024 ini," jelas Adi Prayitno.
Terkait dengan elektabilitas partai, survei Parameter Politik menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat yang dipimpin AHY berada pada posisi keempat dengan angka elektabilitas 8,4%, setelah PDI-P (22,3%), Partai Gerindra (11,9%), Partai Golkar (10,8%).
Berada di bawah partai Demokrat ada PKB (8,2 persen). Lalu, PKS (7,5 persen), Partai Nasdem (5,0 persen), PAN (4,3 persen), PPP (3,5 persen), PSI (1,6 persen), serta Perindo (1,5 persen).
Selanjutnya, partai dengan presentase di bawah satu persen ada Partai Hanura, Partai Berkarya, Partai Gelora, Partai Ummat, PBB dan PKPI. Sedangkan, ada 12,9 persen responden belum menentukan pilihannya.
Tolak 3 periode
Survei Parameter Politik Indonesia mendapati, mayoritas responden menolak perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Hasil survei yang dilakukan pada 23-28 Mei 2021 diikuti 1.200 responden ini pun menunjukan, 52,7 persen responden menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden diubah dan diperpanjang jadi tiga periode.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam hasil survei terkait Peta Politik Menuju 2024 dan Isu Politik Mutakhir secara virtual, Sabtu (5/6/2021).
"Rata-rata tidak setuju, 52,7 persen tidak setuju, yang setuju 27,8 persen, selebihnya tidak menjawab. Artinya, masyarakat tidak setuju jika jabatan presiden diubah menjadi tiga periode," kata Adi.
Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Kini Ada Posisi Wakil Menteri Menpan-RB
Adi mengatakan, survei juga menanyakan pendapat responden apabila Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.
Hasilnya, menunjukan sebanyak 45,3 persen responden menjawab tidak setuju. 25,3 persen menjawab setuju, sedangkan 29,4 persen tidak menjawab.
"Sebanyak 50,6 responden pun menyatakan tidak setuju jika Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode," jelas Adi.
Sebagai informasi, Survei Nasional Parameter Politik Peta Politik Nasional menuju Pilpres 2024 dilakukan pada 23-28 Mei 2021.
Survei ini diikuti 1.200 responden dengan pengambilan sampel melalui sambungan telepon dengan margin of error sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(Willy Widianto)