Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tangan pemerintah tak cukup panjang untuk menjangkau sampai ke masyarakat terbawah.
Untuk itu, dibutuhkan peran organisasi kemasyarakatan (ormas) agar program-program pemerintah mendarat mulus hingga ke grass root.
Ini menjadi visi Masyarakat Indonesia Maju (MIM), sebuah ormas yang dideklarasikan di Gedung Joang '45, Jakarta, Sabtu (5/6/2021).
"MIM adalah mitra pemerintah sekaligus perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat hingga ke bawah," kata Dona Yurike Sidabutar, S.S., M.Si., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat MIM saat deklarasi kepada wartawan, Sabtu.
Turut hadir Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan, perwakilan kementerian, dan para pengurus dan anggota MIM yang berasal dari 20 provinsi, ormas Seknas Jokowi Jabodetabek dan Seknas Dakwah Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Moeldoko yang juga Ketua Dewan Penasihat MIM berharap agar organisasi ini bisa benar-benar turun ke masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah.
"Bangsa ini butuh ormas yang benar-benar punya program jelas dan menjadi jembatan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan meneruskan kepada pemerintah," ujarnya.
Baca juga: Kementerian PANRB Dorong Instansi Pemerintah Sampaikan Usulan Penyetaraan Jabatan
Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, Staf Khusus Menteri Perhubungan menyambut baik kehadiran MIM dan pihaknya siap bekerja sama.
Hal serupa juga disampaikan Rully Nuryanto Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM.
"Salah satu program MIM adalah pemberdayaan UMKM. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Prayogo Heri Cahyono mewakili Menteri Dalam Negeri, mengharapkan agar MIM dapat melayani masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah.
Hal senada dikatakan Brigjend TNI (Purn) Edison Napitupulu Staf Ahli Utama KSP.
"Pemerintah sangat mengapresiasi untuk program-program MIM yang langsung terjun ke masyarakat," tukasnya.
Dona Sidabutar mengatakan, usai dilantik, para pengurus di daerah langsung terjun ke masyarakat dengan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Baca juga: Pemerintah-DPR Sepakati Jadwal Pemilu Serentak, Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Maret 2022
"Kami akan langsung berbuat. Setelah itu, baru kami laporkan ke pemerintah sehingga apa yang sudah kami lakukan dapat diduplikasi oleh pemerintah," kata Dona.
Dia menambahkan, seluruh pengurus di pusat dan daerah wajib menandatangani pakta integritas terkait loyalitas dan kejujuran dalam pengabdian kepada masyarakat.
"Apapun yang kami lakukan kepada masyarakat harus didasari ketulusan dan pengabdian, bukan mencari keuntungan," imbuh Dona.
Pada kesempatan itu, Monisyah Ketua Seknas Jokowi Jabodetabek relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019, berharap agar kehadiran MIM bisa membantu tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam melayani rakyat seutuhnya.