TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily memberikan klarifikasi atas penyebutan namanya dalam surat resmi Kedutaan Arab Saudi terkait negara yang menerima kuota haji 2021.
Ace Hasan dengan tegas membantah jika dirinya pernah menyebut ada 11 negara yang sudah menerima kuota haji tahun ini.
Hal itu diungkapkan Ace Hasan saat berbicara di Program Kompas Pagi, Kompas TV, Senin (7/6/2021).
Ia pun memberi klarifikasi, selama ini ia hanya menyebutkan jika ada 11 negara yang bisa memasuki Arab Saudi.
Namun perizinan 11 negara ini tidak terkait dengan kuota haji.
Informasi tersebut diakui didapatkan melalui akun Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.
Baca juga: KJRI Jeddah Ungkap Alasan Arab Saudi Belum Umumkan Keputusan Soal Haji
"Surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia yang menyebut nama saya telah menginformasikan tentang tidak adanya kuota haji untuk Indonesia tahun ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut di media massa."
"Yang saya sampaikan adalah bahwa kami mendapatkan informasi ada 11 negara yang diizinkan untuk memasuki Arab Saudi dan itu tidak terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh," kata Ace Hasan.
Lebih lanjut Ace Hasan menyampaikan jika masih belum ada informasi terkait dengan kuota haji.
Terutama bagi negara-negara yang mengirimkan jemaahnya ke Arab Saudi.
"Justru saya menyampaikan, bahwa belum ada informasi terkait dengan kuota haji bagi negara-negara yang mengirimkan jamaahnya ke Arab Saudi," tambahnya.
Baca juga: Jemaah Gagal Berangkat, Menteri Muhadjir Jamin Dana Haji Aman, Tak Diinvestasikan ke Infrastruktur
Isi Surat Dubes Arab Saudi
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, surat Dubes Arab Saudi untuk Puan Maharani tersebut dikirim pada Kamis (3/6/2021).
Dalam surat itu, Essam bin Abed Al-Thawafi mengklarifikasi pernyataan Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily.
Dubes Essam menyebut pernyataan Sufmi Dasco dan Ace Hasan yang menyebut Indonesia tidak mendapat kuota haji tidaklah benar.
Pasalnya, menurut Dubes Essam, hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan kebijakan apapun soal haji.
Baca juga: Cara dan Prosedur Pengembalian Dana Haji Reguler dan Khusus
"Dalam kaitan ini, saya memberitahukan kepada Yang Mulia, bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi."
"Disamping itu otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini."
"Baik bagi para jemaah haji Indonesia atau bagi para jemaah haji lainnya dari seluruh dunia," kata Dubes Essam dalam suratnya.
Agar tidak salah paham dan menjadi isu liar di luar, Dubes Essam berharap agar setiap informasi yang berkaitan dengan haji, terlebih dahulu dikomunikasikan pada pihak kedutaaan atau otoritas resmi lainnya guna mendapat informasi yang benar dan dapat dipercaya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Daryono)