Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kemhan untuk mengawasi proses modernisasi alutsista 25 tahun ke depan yang saat ini masih berupa rancangan.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Rodon Pedrason juga mengatakan nantinya proses pengadaan alpalhankam tersebut akan transparan.
Dengan demikian, kata Rodon, publik tahu apa saja alpalhankam apa saja yang akan dibeli dan berapa harganya.
Hal tersebut disampaikan Rodon dalam diskusi daring bertajuk "Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan di kanal Youtube Tempodotco" pada Senin (7/6/2021).
"Bahwa dalam prosesnya ini ada audit BPK, audit inspektorat, kemudian pengadaannya apa saja yang akan dibeli itu transparan. Tidak boleh ada yang disembunyikan sehingga publik pun tahu apa yang akan kita beli. Bahkan kita bisa cek harganya karena apapun yang kita beli itu di internet bisa dicek harganya," kata Rodon.
Baca juga: Kemhan Libatkan TNI dalam Rencana Modernisasi Alutsista 25 Tahun ke Depan
Tidak hanya itu, kata Rodon, selama ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga melakukan diplomasi pertahanan dengan mengunjungi kepala negara, menteri pertahanan, atau pabrik senjata milik negara sahabat.
Hal itu, kata Rodon, dilakukan untuk mengetahui langsung harga-harga produk alpalhankam yang mungkin dibutuhkan oleh TNI.
Tidak hanya itu, kata Rodon, Prabowo juga kerap mengajak pejabat utama TNI dalam kunjungan tersebut agar mereka juga mengetahui harga-harga produk alpalhankam yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, kata dia, Kemhan juga berupaya untuk merancang anggaran pengadaan untuk modernisasi alutsista dengan teliti dan hati-hati.
"Agar nantinya kalau ada pemeriksaan BPK, Inspektorat, itu kita bisa membuktikan bahwa anggaran itu tidak ada yang terbuang percuma. Bahwa anggaran ini memang bisa kita manfaatkan, bisa kita pertanggung jawabkan, dibeli dengan sungguh-sungguh. Ini yang sekarang sangat hati-hati dilakukan oleh Kementerian Pertahanan," kata Rodon.
Rencana Kemhan memodernisasi alutsista TNI selama 25 tahun ke depan terungkap setelah beredarnya draf dokumen Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024 bernilai sekira Rp 1.700 triliun di publik.