Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan menilai soal dimasukkan pasal penghinaan presiden di RUU KUHP yang telah masuk prolegnas 2021.
Menurutnya, presiden memang tidak boleh dihina.
Namun, Otto memberikan catatan lanjut
"Tapi jangan sampai UU itu disalahgunakan dan berpotensi disalahgunakan oleh penegak hukum untuk bisa mendiskreditkan lawan-lawan politik," kata Otto dalam Pengumuman dan Penyerahan Hadiah Pemenang Sayembara Desain Toga Advokat dan Peluncuran Logo Perhimpunan Advokat Indonesia di Balai Sidang JCC, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2021) malam.
Baca juga: ICJR Nilai Pasal Penghinaan kepada Presiden Sangat Berbahaya, Ada Ketidakpastian Hukum
Pengaturan itu menurutnya jangan sampai menjadi lentur lagi sehingga dianggap menjadi ancaman buat masyarakat.
"Karena bagaimana pun harus ada balance di antara rakyat dan pemerintah, pemerintah juga berhak dilindungi rakyat juga berhak dilindungi," katanya.
Dirinya mengambil contoh bagaimana RUU KUHP tak menjadi seperti UU ITE.
"Betul, jangan sampai seperti itu (UU ITE) jadi semakin banyak UU, belum tentu semakin baik, karena semakin banyak UU mengatur semakin banyak kebebasan yang diambil," pungkasnya.
Baca juga: Ada Pasal Penghinaan Presiden, Kontras: Hari Ini Kita Kembali ke Era Orde Baru
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkap alasan dimasukkannya pasal penghinaan presiden di RUU KUHP adalah agar masyarakat tak menjadi liberal.
Menurut Yasonna, pasal semacam itu sudah lumrah diterapkan di beberapa negara, seperti Thailand dan Jepang.
"Saya kira kita menjadi sangat liberal kalau membiarkan (penghinaan terhadap presiden, - red). Tadi dikatakan, kalau di Thailand malah lebih parah, jangan coba-coba menghina raja itu urusannya berat. Bahkan di Jepang atau di beberapa negara (pasal) itu hal yang lumrah. Nggak bisa kalau kebebasan sebebas-bebasnya, itu bukan kebebasan, itu anarki," ujar Yasonna, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (9/6/2021).
Yasonna juga menegaskan bahwa pasal ini berbeda dengan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.
Melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, MK diketahui pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Baca juga: Haris Azhar: Tidak Ada Pasal Penghinaan Presiden Saja Sudah Banyak Warga yang Ditangkap
Menurutnya, pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP merupakan delik aduan.
Selain itu, pasal itu ditujukan bukan bagi mereka yang memberikan kritik, melainkan bagi mereka yang menyerang harkat dan martabat presiden.
Dia mencontohkan tak masalah jika dirinya dikritik tak becus mengemban tugas sebagai Menkumham. Namun dirinya tak akan diam jika diserang harkat dan martabatnya.
"Kalau saya dikritik, Menkum HAM tak becus, lapas, imigrasi that's fine with me, tetapi kalau sekali menyerang harkat dan martabat saya. Misalnya saya dikatakan anak haram, wah itu di kampung saya enggak bisa itu. Anak PKI-lah, tunjukan pada saya kalau saya anak PKI, kalau enggak bisa gua jorokkin lu," jelasnya.
Baca juga: Jokowi Telepon Kapolri, Dalam Hitungan Jam, 24 Pelaku Pungli di Jakut Ditangkap
Lebih lanjut, dia menegaskan pasal ini tak hanya ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat presiden saat ini, namun juga presiden di masa yang akan datang.
"Kita tahu lah, presiden kita sering dituduh secara personal dengan segala macam isu itu, dia tenang-tenang saja. Beliau mengatakan kepada saya tidak ada masalah dengan pasal itu," kata Yasonna.
"Tapi, apakah kita biarkan presiden yang akan datang digitukan? Harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang berkeadaban," tandasnya.