News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Berita Populer Hari Ini

POPULER NASIONAL Alasan Panglima TNI Tolak Masakan Korps Marinir | Profil Ketua DPRD Sonny Wanimbo

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memimpin rapat terkait perkembangan Covid-19 di Bangkalan di Gedung Rayu Ebuh Bangkalan pada Sabtu (19/6/2021).

Polisi menduga pemasok senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Neson Murib mendapat uang sebesar Rp370 juta dari Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sonny Wanimbo.

Dugaan itu berawal dari Satuan Tugas Operasi Nemangkawi setelah berhasil menangkap Ratius Murib alias Neson Murib pada Senin (14/6/2021).

Namun, hal tersebut langsung dibantah tegas oleh Sonny Wanimbo.

Sonny mengatakan tidak mengenali sosok Neson Murib yang tertangkap oleh Satgas Nemangkawi.

Ia juga menyebut tidak ada aliran uang bagi Neson Murib.

Baca selengkapnya >>>

5. Kepala Daerah Diminta Jalankan Instruksi Mendagri Terkait Lonjakan Kasus Covid-19

Pasien terkonfirmasi Covid-19 bersiap menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, dengan menggunakan bus sekolah dan ambulans dari Puskesmas Menteng, Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2021). Sebanyak 40 orang pasien terkonfirmasi Covid-19 dari Kecamatan Menteng menjalani perawatan di Wisma Atlet. Warta Kota/Henry Lopulalan (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Baca juga: HAUL ke-51 di Tengah Pandemi Covid-19, Lantunan Doa Menggema di Kawasan Makam Bung Karno

Baca juga: Menteri Agama Minta Jajaran Kemenag Berlakukan WFH dan WFO Sesuai Kondisi Covid-19 di Daerah

Kasus positif virus korona (Covid-19) terus naik di sejumlah daerah.

Guna meredam gelombang susulan pandemi ini semua pemerintah daerah mutlak harus melakukan koordinasi, menjabarkan dan menegakkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021.

"Wajib seluruh kepala daerah menjalankan instruksi itu."

"Sebab kita ini negara kesatuan. Pemerintah daerah wajib melaksanakan instruksi pemerintah pusat termasuk dalam konteks penanganan covid-19," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, dalam keterangannya, Minggu (20/6/2021).

Ia mengatakan selama ini banyak daerah yang kurang ketat melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan.

Baca selengkapnya >>>

Baca berita populer lainnya

(Tribunnews.com)

 
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini