Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PROJO menegaskan tidak terlibat dan tidak bergabung dengan komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024.
"PROJO tidak kenal dan tidak gabung dengan komunitas Jokowi-Prabowo 2024," ujar Wakil Ketua Umum DPP PROJO Freddy Alex Damanik, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/6/2021).
Diketahui relawan JokPro menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden RI pada 2024 dan berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Terkait hal itu, Freddy Damanik menilai sah-sah saja ketika relawan Jokpro meluncurkan komunitas tersebut. Sebab Indonesia adalah negara demokrasi.
"Namanya juga negara demokrasi, jadi setiap orang atau kelompok sah-sah saja untuk mengekspresikan pemikiran maupun tindakannya," kata Freddy Damanik.
"Mereka (komunitas Jokpro) itu kan masyarakat sipil yang sedang menunjukkan cara berpikir mereka tentang Presiden tiga periode dan mengaktualisasikannya melalui komunitas Jokowi Prabowo, namanya juga berjuang mewujudkan pemikirannya, ya boleh boleh sajalah," imbuhnya.
Akan tetapi mengenai wacana presiden tiga periode sendiri dinilai Freddy Damanik sangat bergantung kepada MPR apakah mau mengubah UUD 1945.
Baca juga: Mahfud MD: Saya Lebih Setuju Seperti Sekarang, Maksimal 2 Periode Saja
"Nah kalau sudah MPR, berarti kan kembali ke partai lagi ditambah DPD, tapi dalam hal menaikkan wacana publik untuk presiden tiga periode sih, menurut saya perjuangan masih jauh lah," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, relawan yang bernama Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 atau Jokpro mengumumkan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa menjabat presiden selama tiga periode.
Namun Jokpro menginginkan periode ketiga ini Jokowi bisa berdampingan bersama Prabowo sebagai Wakil Presiden.
Beberapa alasan disampaikan mengapa mereka mendukung Jokowi maju sebagai presiden untuk ketiga kalinya.
Penasihat Komunitas Jokpro 2024, M Qodari menilai duet Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024 bisa meringankan beban ongkos politik yang akan dikeluarkan.
Selain itu nantinya Pilpres akan berlangsung secara lebih terkendali dan di tahun 2024 nanti Indoenesia tidak akan mengalami benturan lagi.