Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 saat ini sudah diduga sebelumnya.
Sebab, jauh sebelum Lebaran Idulfitri lalu sudah diingatkan akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 bila tidak ada ketegasan dari pemerintah terkait dengan mudik.
Dia menilai pemerintah tidak tegas dan ambigu dalam mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19.
"Pemerintah baru mengambil kebijakan larangan mudik setelah mendekati Lebaran. Kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif karena informasi dari pemerintah ada 1,5 juta penduduk yang lolos mudik," kata Lucy kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Baca juga: Beredar Foto Jenazah Covid-19 Diangkut Truk, Pemprov DKI Sebut Baru Simulasi
Bahkan, kata Lucy, angka yang lolos mudik diperkirakan jauh melebihi dari jumlah resmi yang dikeluarkan pemerintah.
Sebab, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk lolos mudik tanpa terdeteksi oleh aparat pemerintah.
"Hal itu terjadi karena kebijakan larangan mudik tidak diikuti oleh sanksi yang tegas dan tampaknya dimanfaatkan para pemudik yang memang sudah merindukan kampung halaman," ucap Lucy.
Baca juga: Covid-19 Serang Anak-Balita, Jokowi Tunjuk BKKBN Tangani Covid Ibu Hamil dan Anak
Lucy menilai, tingginya jumlah pemudik mengindikasikan, larangan mudik dari pemerintah diabaikan sebagian besar masyarakat.
Masyarakat tidak lagi mendengarkan larangan dari pemerintahnya, bahkan banyak di antara pemudik yang menyerobot di beberapa tempat penyekatan
Menurutnya, dengan tingginya mobilisasi penduduk sebelum dan pascaLebaran, membuat penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali.
"Hal itulah yang kita saksikan saat ini. Wisma Atlet dan rumah sakit diinformasikan dipenuhi penderita Covid-19," ujarnya.
"Bahkan sudah ada kehawatiran bila Wisma Atlet dan Rumah Sakit nantinya tidak sanggup menampung penderita Covid-19," lanjut Ning Kota Surabaya 1986 ini.
Baca juga: Brimob Gadungan Tipu Sejumlah Janda Desa Cikembar Sukabumi dan Ciampea Bogor, Begini Aksinya
Selain itu, lanjut Lucy, juga ada kelalaian di tengah masyarakat setelah mendapat vaksinasi Covid-19.
Sebagian dari mereka menjadi abai melaksanakan protokol kesehatan.
"Mereka abai melaksanakan protokol kesehatan karena di antara mereka percaya kekebalan tubuh sudah diperoleh setelah divaksin. Persepsi inilah yang membuat mereka abai menggunakan masker dan merasa aman berada di tengah kerumunan. Hal ini juga yang membuat sebagian anggota masyarakat merasa aman untuk mudik," ucapnya.
Di sisi lain, menurut Lucy pemerintah memang sudah sejak awal ambigu dalam mengatasi Covid-19.
Dia menilai kebijakan pemerintah tidak pernah fokus pada penanganan kesehatan dan selalu coba mencari keseimbangan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi.
Akibatnya, dalam mengatasi pandemi Covid-19 selalu tarik ulur seperti bermain layang-layang untuk mencapai keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi," ujarnya.
"Belum lagi masalah tidak padunya pengambilan kebijakan di pusat dan pusat dengan daerah. Akibatnya, sesama aparat pemerintah saling berpolemik, sementara masalah Covid-19 menjadi terbaikan," imbuhnya.
Baca juga: Setelah Vaksinasi Covid-19, Lansia di Tegal Merasa Lemas, Sudah Seminggu Terbaring di Tempat Tidur
Agar fokus penanganan Covid-19, Lucy menilai anjuran WHO agar Indonesia melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diperketat sangat layak dilaksanakan.
Kalau PSBB dilaksanakan, maka pemerintah minimal harus menyediakan sembako bagi rakyatnya, terutama untuk masyarakat yang tidak mampu.
"Hal itu harus dilakukan pemerintah, karena pembukaan UUD 1945 mengamanatkan demikian. Negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia," pungkasnya.