Baca tanpa iklan
Publik pun tidak akan bisa mendapatkan alternatif sosok pemimpin-pemimpin baru.
Baca juga: Qodari Ungkap Alasan Dorong Jokowi Tiga Periode Berpasangan dengan Prabowo di 2024
Selain itu jabatan presiden selama tiga periode atau 15 tahun ini juga akan memundurkan demokrasi Indonesia.
"Jadi publik tidak disodori oleh alternatif pemimpin-pemimpin baru."
"Selain itu memundurkan demokrasi kita," tambah pria yang juga Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UNS.
Baca juga: Stop Wacana Presiden 3 Periode, Karena Tidak Beretika
Jokowi-Prabowo Diimbau Tak Ikut Kontestasi Pilpres Lagi
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, jika yang dimaksud mewacanakan masa jabatan presiden 3 periode untuk mencegah adanya polarisasi kembali di Pilpres 2024.
Maka, kata Ray, justru Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto diimbau untuk tidak lagi ikut konstestasi pemilu.
Bukan, malah didukung untuk maju bersama seperti yang dideklarasikan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai ‘Komunitas Jokowi-Prabowo 2024’.
"Selain untuk mencegah polarisasi itu, alasan lain adalah tidak perlu amandemen untuk priode jabatan presiden. Dan biaya politik untuk hal ini jauh lebih murah," kata Ray Rangkuti dalam diskusi Presiden Jokowi 3 Periode: Khayalan atau Kenyataan yang disiarkan secara virtual, Rabu (23/6/2021).
Baca juga: Fadjroel Rachman Tegaskan Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode
Lebih lanjut, Ray mengatakan, untuk Prabowo dikarenakan alasan etik.
Pasalnya, dari tiga kali pencalonan kontestasi Presiden atau Wakil Presiden, Prabowo tak pernah menang.
Untuk itu, Ray menyebut sudah waktunya memberi kesempatan pada tokoh yang muda untuk maju di Pilpres 2024.
"Sudah saatnya memberi kesempatan kepada generasi berikutnya," jelasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)
Baca berita lainnya terkait Wacana Presiden 3 Periode.