Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Direktur LKBH FH Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Dr. Agus Riwanto menegaskan bahwa tidak ada standarisasi berapa periode jabatan presiden di sebuah negara.
Karena periode jabatan tersebut akan bergantung pada kepentingan politik di masing-masing negara, melalui kesepakatan elit politiknya.
"Sebenarnya memang tidak ada acuan pakem, tidak ada standarisasi presiden itu harus berapa periode di sebuah negara. Karena itu tergantung dari kepentingan politik di sebuah negara, melalui kesepakatan elit politiknya," kata Agus kepada Tribunnews.com Selasa (22/6/2021).
Namun jika isu wacana presiden tiga periode terus diwacanakan maka Agus menilai, harus ada mekanisme yang bisa menyerap aspirasi publik.
Baca juga: Meski Telah Menolak, Jokowi Bisa Jadi Presiden 3 Periode jika Partai Pendukungnya Merestui
Hal itu dilakukan agar bisa diketahui, apakah wacana presiden tiga periode ini memang rakyat yang menghendaki.
Atau hanya keinginan kelompok elit tertentu yang mempunyai kepentingan Jokowi bisa menjadi presiden tiga periode.
Lalu diwacanakan seakan-akan itu adalah kehendak masyarakat.
"Tetapi kalau ini diwacanakan terus-menerus, maka menurut saya harus ada mekanisme untuk menyerap aspirasi publik sebanyak-banyaknya. Apakah memang rakyat menghendaki itu."
"Atau itu hanya kelompok elit tertentu atau kelompok kepentingan tertentu yang memang mempunyai kepentingan Jokowi bisa menjadi presiden tiga periode. Lalu diwacanakan itu adalah kehendak masyarakat," sambungnya.
Baca juga: Fadli Zon: Wacana Presiden 3 Periode Sangat Kontraproduktif dan Tak Etika Disituasi Pandemi
Harus Dijernihkan Kehendak Mana yang Inginkan Presiden 3 Periode
Untuk itu Agus menilai harus ada penjernihan masyarakat mana yang sebenarnya menginginkan jabatan presiden tiga periode.
Karena menurut Agus, saat ini kondisi masyarakatnya telah terbelah.
Ada masyarakat elit dan ada juga masyarakat yang memang bukan kelompok elit.
Agus pun meyakini jika mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki keinginan untuk jabatan presiden tiga periode.
Baca juga: Inilah Dampak Jika Wacana Presiden 3 Periode Disetujui
"Nah mestinya dijernihkan, masyarakat yang mana yang menghendaki seperti itu. Maka sekarang terbelah ini masyarakatnya."
"Ada masyarakat elit, ada juga masyarakat yang memang bukan kelompok elit. Sehinga saya meyakini itu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak pikirannya demikian," tegas Dosen FH UNS ini.
Diperlukan adanya partisipasi publik agar nantinya tidak ada miss komunikasi dan ketidakpercayaan publik terhadap amandemen, apabila dilakukan.
Karena masyarakat elit tidak bisa seenaknya mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Fadli Zon: Kasihan Pak Jokowi
Sehingga diperlukan perluasan partisipasi publik.
"Untuk itu harus ada partisipasi publik, supaya nanti tidak ada miss komunikasi dan pada akhirnya ada ketidaklegitimasian, ketidakpercayaan publik terhadap amandemen itu apabila dilakukan."
"Karena tidak bisa juga elit mengatakan atas nama kepentingan rakyat. jadi mesti diperluas partisipasinya," pungkasnya.
Baca juga: Qodari Ungkap Alasan Dorong Jokowi Tiga Periode Berpasangan dengan Prabowo di 2024
Fadjroel Rachman Tegaskan Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode terus bergulir.
Bahkan muncul pula komunitas yang mendukung Jokowi agar dapat maju kembali dalam Pilpres 2024.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Jokowi menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode.
Menurutnya, Presiden akan tegak lurus terhadap konstitusi UUD 1945 dan amanat reformasi 1998.
Baca juga: Isu Presiden 3 Periode, Fadli Zon Sebut Cukup 2 Periode, Fahri Hamzah: Emang Tidak Ada Karir Baru?
"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap reformasi 1998. Sesuai pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 bahwa 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'," kata Fadjroel saat dikonformasi Tribunnews.com, Rabu (23/6/2021).
Fadjroel juga mengingatkan kembali terkait penegasan Presiden Jokowi saat menolak wacara presiden 3 periode.
Pertama, pada 12 Februari 2019 lalu, dimana Presiden Jokowi berbicara soal adanya pihak yang berupaya menampar muka serta cari muka kepada dirinya.
Baca juga: Presiden 3 Periode Disebut Cegah Polarisasi, Jokowi-Prabowo Diimbau Tak Ikut Kontestasi Pilpres Lagi
Padahal mereka ingin menjerumuskan Jokowi.
Kedua, pada 15 Maret 2021, dimana Presiden kembali menegaskan dirinya tidak berniat untuk maju lagi sebagai Presiden.
Karena, konstitusi mengamanatkan hanya 2 periode masa jabatan.
Jokowi saat itu juga mengingatkam agar tak membuat gaduh dalam situasi penanganan pandemi ini.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)