Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang memproses pembayaran hotel yang digunakan untuk Isolasi pasien Covid-19.
Seperti diberitakan pemerintah masih menunggak Rp 140 miliar untuk penggunaan fasilitas hotel sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.
"Saat ini pemerintah sudah membahas pembayarannya dengan Kemenkeu dan akan segera diproses," kata Wiku kepada Tribunnews. Com, Minggu, (27/6/2021).
Wiku mengatakan pemerintah menggunakan hotel untuk menarik minat warga yang positif Covid-19 melakukan isolasi agar tidak menyebarkan virus ke orang lain.
"Untuk dapat menarik masyarakat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah dapat pula mengutilisasi hotel," katanya.
Baca juga: Hubungan Lonjakan Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Butuh Penelitan Lanjutan
Selain itu pemerintah juga terus berupaya menambah tempat perawatan dan tempat isolasi bagi pasien Covid-19. Diantaranya dengan memanfaatkan sejumlah Rusun, asrama, dan lainnya.
"Pada prinsipnya fasilitas yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung pelayanan Covid-19 dapat berupa asrama haji, balai desa, gedung pemerintah, tenda darurat, dan bangunan lain yang layak," pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa anggaran untuk penanganan Covid-19 ada dan cukup. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan masalah anggaran penanganan Covid-19.
"Jadi kalau ditanya anggaran sebenarnya jumlah anggaran nya ada, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) juga menyampaikan beberapa kali bahwa tidak perlu khawatir karena uangnya disiapkan, tinggal sekarang bagaimana kita bisa menggunakan itu seefisien mungkin," kata Budi dalam Konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (25/6/2021).
Budi mengatakan bahwa anggaran untuk penanganan Covid-19 kurang lebih mencapai Rp 131 triliun. Penyerapan anggaran di sektor kesehatan tersebut baru sekitar 50 persen.
"Itu pun banyaknya di anggaran yang di Kementerian Kesehatan," katanya.
Belum lagi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar 8 persen. Serapan anggaran Covid-19 dari APBD tersebut juga masih sangat rendah.
"Jadi mengenai anggaran ada, tinggal bagaimana kita memakainya dengan secepat mungkin dan sepintar mungkin," pungkasnya.