TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengecam Rektorat Universitas Indonesia (UI) setelah memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai "The King of Lip Service".
Kecaman Fadli Zon disampaikan melalui cuitan di akun Twitter miliknya, Minggu (27/6/2021) malam.
Fadli Zon menilai apa yang dilakukan Rektorat UI wujud membungkam kebebasan berekspresi.
"Sebagai alumni UI, saya mengecam sikap Rektorat UI yang cenderung membungkam kebebasan berekspresi BEM UI," ungkapnya.
Fadli Zon menyebut UI seharusnya melakukan pengkajian dan mendalami apa yang disampaikan BEM UI secara akademik.
"Coba masuk ke substansi dan argumentasi. Sungguh memalukan pakai 'panggilan' segala," ungkap Fadli Zon.
Baca juga: BEM UI Sebut Jokowi The King of Lip Service, Demokrat: Kritik Tanda Sayang pada Bapak Presiden
Sebelumnya diberitakan, Rektorat UI memanggil sejumlah mahasiswanya, sebagai buntut dari postingan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menyebut Presiden Jokowi 'The King of Lip Service'.
Panggilan tersebut dituangkan dalam surat undang yang beredar, bersifat penting dan segera.
Ada 10 nama yang diminta hadir di Ruang Rapat Ditmawa (Direktorat Kemahasiswaan) UI, Minggu (27/6/2021) pukul pukul 15.00 WIB.
Sejumlah orang yang dipanggil tersebut, yakni Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, Wakil Ketua BEM UI, Yogie Sani, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Ginanjar Ariyasuta, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi BEM UI, Oktivani Budi, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Christopher Christian.
Lalu, lima orang lainnya adalah Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Syahrul Badri, dan wakilnya, Achmad Fathan Mubina, Ketua DPM UI, Yosia Setiadi, dan dua wakilnya, Muffaza Raffiky serta Abdurrosyid.
Baca juga: BEM UI Sebut Jokowi sebagai The King of Lip Service, Pengamat: Padahal Substansi Kritiknya Biasa
Penjelasan BEM UI
Ketua BEM UI Leon Alvinda memberikan penjelasan soal postingan organisasinya yang menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service.
Leon mengatakan, postingan itu bertujuan untuk mengingatkan sang presiden terkait segala perkataan yang telah diucapkan.
Menurutnya, selama ini, apa yang telah disampaikan Jokowi tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis dibawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan Bapak Presiden kita untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan."
Baca juga: BEM UI Dipanggil Rektorat, Fahri Hamzah Singgung Zaman Orba: Kampus Harus jadi Sumber Kebebasan
"Kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan," ucap Leon, dikutip dari tayangan Kompas TV, Minggu (27/6/2021).
Salah satu perkataan Jokowi tak sesuai dengan realita menurut Leon, yakni ucapan Jokowi yang rindu didemo.
Kenyataannya, lanjut Leon, banyak aksi represif dilakukan kepada mahasiswa, saat melakukan aksi demo.
Ia mencontohkan, aksi demo mahasiswa ketika peringatan Hari Buruh 1 Mei.
Baca juga: BEM UI sebut Jokowi The King of Lip Service, PPP: Penyampaian Kritik Harus Akurat
"Misalnya, pertama, terkait pernyataan bahwa beliau rindu didemo. Sayangnya, banyak sekali represifitas yang terjadi ketika kami melakukan demo."
"Contohnya, pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represifitas ketika melakukan aksi Hari Buruh di jakarta," jelas Leon.
Diketahui sebelumnya, nama BEM UI tengah menjadi sorotan di media sosial, karena kritikannya.
Mereka menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service lewat postingan akun Twitter @BEMUI_Official, Sabtu (26/5/2021).
Organisasi mahasiswa ini menyebut Jokowi kerap mengumbar-umbar janji.
Yang pada akhirnya, menurut BEM UI, tak ditepati Jokowi sendiri.
"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras."
"Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis akun tersebut, dikutip Tribunnews dari Twitter @BEMUI_Official, Sabtu (26/6/2021).
BEM UI bahkan menyinggung soal Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga polemik Tes Wawasan Kebangsaan sebagai upaya pelemahan lembaga anti rasuah itu.
Berita terkait Kinerja Jokowi lainnya
(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Shella Latifa)