Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said mengajak seluruh pihak untuk menghentikan sementara perdebatan-perdebatan politik di tengah lonjakan kasus Covid-19.
Sudirman mengatakan memburuknya situasi pandemi Covid-19 seharusnya menjadikan persoalan keselamatan jiwa manusia menjadi prioritas.
"Saya setuju bahwa ini waktunya libur politik, enggak usah ngomong politik, ini waktunya ngomong soal menyelamatkan jiwa manusia," kata Sudirman dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube Survei KedaiKOPI, Jumat (2/7/2021) seperti dikutip dari Kompas.com.
Sudirman pun mendukung keputusan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan laju penularan Covid-19.
Baca juga: Mulai Besok Polri Terjunkan 21 Ribu Personel untuk Dukung PPKM Darurat
Menurut dia, setiap kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 semestinya didukung penuh tanpa disertai perdebatan-perbedatan politik.
"Hentikan dulu urusan tekanan-tekanan politik karena keselamatan jiwa manusia itu enggak mengenal partai, enggak mengenal golongan, enggak mengenal agama, kita universal," ujar Sudirman.
4 Cara PPKM Darurat Efektif
Sudirman Said memaparkan empat cara agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berjalan efektif menekan laju penyebaran Covid-19.
Pertama, kata Sudirman kebijakan itu harus seragam. Artinya PPKM Darurat harus dilaksanakan di seluruh daerah di Pulau Jawa dan Bali.
"Kalau dikatakan Jawa Bali ya Jawa Bali jangan Jawa Tengah dan Jawa Barat berbeda, jangan DKI dan Jawa Timur berbeda. Itu harus seragam dari Jawa sampai ke Bali, dari sektor ke sektor tidak boleh berbeda," kata Sudirman.
Kedua, kata Sudirman PPKM Darurat harus digelar serentak 3 Juli sampai 20 Juli.
Menurutnya jangan ada jadwal daerah tertentu yang saling menunggu menerapkan PPKM Darurat.
"Karena daerah boleh punya batas administratif tapi virus tidak punya batas itu. Jadi virus yang ada di Jakarta bisa bergeser ke Jawa Barat, ke Jawa Timur atau ke Banten," ucapnya.
Ketiga kebijakan PPKM Darurat harus konsisten, apa yang disampaikan harus dilaksnakan.
Keempat, kebijakan PPKM Darurat harus dijadikan sebuah gerakan, bukan sebuah kewajiban.
Sebab jika dianggap kewajiban, akan ada yang merasa terbebani dan akan melanggar kewajiban tersebut.
"Sehingga suasananya itu semacam suasana kebangkitan gerakan masyarakat. Karena kalau diletakkan kewajiban selalu kita akan curi-curi, kalau tak bisa lewat jalan tol ya lewat jalan tikus," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan penerapan PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali yang berlaku 3-20 Juli 2021.
Presiden Joko Widodo menyatakan, PPKM Darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.
Beberapa bentuk pembatasan yang akan berlaku selama PPKM Darurat antara lain ditutupnya pusat perbelanjaan, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, dan perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home atau bekerja dari rumah 100 persen.
Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com