Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil studi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), menempatkan kinerja sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berada dalam performa terbaik.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, Ph.D menyebutkan bahwa penempatan itu didasari oleh hasil riset kualitatif dan wawancara mendalam terhadap sejumlah pakar dari beragam latar keilmuan untuk memotret kinerja kabinet Indonesia yang dilakukan selama Januari-Juni 2021.
LPI ingin mengukur kinerja kabinet dalam merespon badai pandemi Covid 19.
Dari hasil riset tersebut, didapati performa sejumlah menteri kabinet berada pada rating terbaik.
Boni menyebutkan penilaian itu berdasarkan tiga indikator besar dengan 20 sub indikator turunannya.
Ketiga indikator itu antara lain mengenai leadership, polieces, dan responsiveness.
Boni mengulas, pendekatan ini lazim digunakan di sejumlah negara yang demokrasinya relatif lebih mapan.
Baca juga: Anggota DPR Sayangkan Saat Pandemi Covid Ada yang Ingin Jokowi Mundur
Dari ketiga pendekatan yang penilaiannya diberikan secara subjektif oleh para pakar, LPI menguantifikasi pengukuran dengan memberikan bobot terhadap ketiga dimensi indikator itu.
Indikator leadership memberi kontribusi 30 persen kepada nilai kinerja, indikator policies menyumbang 20 persen dan indikator responsiveness diberi porsi terbesar yaitu 50 persen dari total pengukuran.
“Penentuan ini menunjukkan bahwa LPI menitikberatkan pada sektor daya tanggap dalam mengukur kualitas performa para menteri dan pimpinan lembaga negara,” urai Boni, Kamis (8/7/2021).
Ia menjelaskan, dari ketiga dimensi indikator itu, performa menteri Kabinet yang berada dalam kategori terbaik diantaranya Menkopolhukam Mahfudz MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Mensos Tri Rismaharini.
“Dari pengukuran kinerja yang dilakukan LPI, kami menilai sejumlah figur menteri itu berada pada kinerja terbaik dari keunggulan yang tentunya berbeda-beda," katanya.
Dia mencontohkan Mahfud MD yang dalam konteks stabilitas politik ia cukup berani dan dinilai tegas dalam memutuskan sejumlah kebijakan penting.
"Contoh, keputusan menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris yang dengan itu menjadi jalan masuk untuk melakukan langkah lain," kata Boni.
Lalu Menteri BUMN Erick Thohir yang dalam hal gagasan, terobosan, dan kecekatan, menteri Erick terdepan.
Misalnya, kata Boni, ketika awal pandemi masuk ke Indonesia, dia bertindak cepat menyulap peruntukan wisma Atlit untuk fasilitasi pelayanan medis untuk pasien yang terpapar virus Covid 19.
Kemudian Menteri Yaqut, dinilai dari terobosan dan keberaniannya untuk mengubah paradigma dan perspektif publik terhadap institusi Kementerian Agama yang selama ini tidak begitu intim dan afirmatif dalam pendekatan pluralisme agama di Indonesia.
"Lalu Menteri Risma keunggulannya terletak pada komitmennya membersihkan institusi kemensos dari praktik korupsi,” urai Boni.
Sebagai penutup, Boni menjelaskan bahwa metodologi studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantifikasikan dalam rangka menyederhanakan realitas kinerja kabinet yang kompleks.
“Tentu saja tidak ada kajian sempurna untuk menangkap betapa kompleksnya persoalan kinerja institusi negara. Namun, LPI berusaha melakukan analisis kualitatif dengan ramuan metode kuantitatif sederhana sebagaimana diterapkan oleh lembaga watchdog internasional seperti Freedom House di Washington, Amerika Serikat, dalam mengukur peta kebebasan demokratik di dunia,” pungkas Boni.