Baca tanpa iklan
"Kita apresiasilah Pak Benny. Tapi ya, Pak Benny, usulannya jangan yang sensasional, tapi carilah usulan yang rasional dan bisa dipraktikkan," ujar Saleh, Sabtu.
Saleh mengatakan, jika menjadikan gedung DPR/MPR sebagai RS Darurat, dirasa akan menyulitkan dalam penyediaan alat kesehatan.
Bahkan, jika sudah selesai digunakan, mungkin dapat membutuhkan waktu enam hingga tujuh bulan untuk membereskannya.
"Iya alat kesehatannya kan susah. Terus kalau sudah selesai, ngangkutnya lagi susah. Butuh waktu lama, enam hingga tujuh bulan baru selesai," jelas Saleh.
PAN sendiri, lanjutnya, mengusulkan pemerintah memprioritaskan pencarian tempat perawatan pasien selain rumah sakit demi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
Saleh memberikan gambaran, yakni dapat menggunakan tempat-tempat pelatihan yang kerap digunakan oleh pemerintah.
Baca juga: Menko Luhut Pimpin PPKM Darurat, Demokrat: Nothing Special
Ia pun meminta tempat-tempat tersebut dapat diprioritaskan jika rumah sakit sudah penuh.
"Saya berpendapat bahwa ada baiknya pemerintah lebih dahulu memprioritaskan mencari tempat-tempat yang biasanya, kantor-kantor pemerintah, atau pun tempat-tempat pelatihan yang digunakan oleh pemerintah dalam berbagai macam kegiatan," kata anggota Komisi IX DPR RI itu.
Mengingat, hampir semua kementerian/lembaga itu memiliki gedung-gedung untuk pertemuan atau pun gedung-gedung pelatihan.
"Saya tahu hampir semua kementerian/lembaga itu memiliki gedung-gedung untuk pertemuan atau pun gedung-gedung pelatihan, khususnya PPSDM ya."
"PPSDM biasanya punya itu. Karena itu tentu, jika semua gedung-gedung yang ada, rumah sakit sudah penuh, saya kira diprioritaskan di situ," imbuh Saleh.
Sementara untuk usulan Partai Demokrat, menurut Saleh hal itu belum perlu dilakukan.
Usulan menjadikan gedung DPR/MPR sebagai RS Darurat belumlah menjadi prioritas utama.
"Karena itu, menggunakan kantor DPR untuk tempat perawatan, RS darurat, belum menjadi prioritas utama."