Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Vaksin Covid-19 kini dapat dibeli secara individu di gerai apotek Kimia Farma, mulai hari ini, Senin (12/7/2021).
Program Vaksinasi Gotong Royong Individu ini berjalan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 demi terbentuknya herd immunity di masyarakat secepatnya.
Direktur Utama Kimia Farma, Verdi Budidarmo menjelaskan, di tahap awal, program ini baru menyentuh 6 kota dengan 8 klinik.
Lalu, nantinya secara perlahan, perusahaan farmasi BUMN itu akan memperluas jangkauannya.
Menurutnya, saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan vaksinasi individu atau berbayar, seiring dengan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Baca juga: Respons PKS Sikapi Vaksin Covid-19 Berbayar: Jangan Mencari Untung Dari Rakyat
Calon peserta vaksinasi nantinya akan mengikuti prosedur yang segera dipublikasikan dengan biaya sesuai yang ditetapkan pemerintah.
"Kami siap memberikan layanan vaksinasi Individu melalui klinik-klinik kami di seluruh wilayah Indonesia."
"Dalam tahap pertama, kami baru memberikan pelayanan ini di delapan klinik di Jawa dan Bali,” tutur dia, dikutip dari Kompas.com, Minggu (11/7/2021).
Berikut fakta-fakta seputar vaksin berbayar di Kimia Farma, dihimpun Tribunnews, Senin (12/7/2021):
1. Jenis Vaksin Sinopharm, Dibandrol Harga Rp 321.660 per Dosis
Diketahui, vaksin berbayar ini menggunakan vaksin jenis Sinopharm.
Adapun pengaturan harga tersebut telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, harga vaksin Sinopharm dosis lengkap berdasarkan KMK tersebut adalah 879.140.
Baca juga: Lebih dari 600 Pekerja Medis Thailand Terinfeksi Virus Corona, Meskipun telah Divaksinasi Sinovac
Dengan rincian, harga vaksin per dosis sebesar 321.660, kemudian ditambah harga layanan sebesar Rp 117.910.
Sehingga, total biaya satu dosis sebesar Rp 439.570.
Lalu, satu orang membutuhkan dua dosis sehingga menjadi Rp 879.140.
"Satu orang penerima manfaat membayar sesuai KMK tersebut sebesar Rp 879.140," ujar Nadia kepada Tribunnews.com, Senin (12/7/2021).
2. Tuai Kritikan Sejumlah Pihak
Kabar vaksin berbayar ini pun menuai kontra dari sejumlah kalangan, baik rakyat sendiri hingga para politisi.
Sebab, hal itu bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa bulan lalu, yang menyebut vaksinasi diberikan secara gratis.
Baca juga: Vaksin Covid-19 Berbayar Mulai Dijual Hari Ini, Harganya Rp 321.660 Plus Biaya Pelayanan
Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut kebijakan vaksinasi berbayar ini tidaklah etis dan harus ditolak.
"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas."
"Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus kepada Tribunnews.com, Minggu (11/7/2021).
Baca juga: Vaksin Covid-19 Berbayar, PKS Nilai Pemerintah Inkonsisten dalam Regulasi
Dia menilai kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.
Menurutnya, yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar.
“Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis."
"Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” tutur Tulus.
YLKI memandang vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.
Baca juga: Nusron Wahid: Sebaiknya Tidak Ributkan Vaksin Gotong Royong Berbayar
Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya.
Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin.
“Jadi bukan malah disuruh membayar,” imbuhnya.
YLKI mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan.
Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual.
Selain YKLI, kritikan juga datang dari Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika menyebut vaksi Covid-19 seharusnya tidak diperjualbelikan.
Apalagi, berdalih dengan istilah vaksinasi gotong royong.
"Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersialkan."
"Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas," kata Aliyah, dikutip dari laman dpr.go.id, Minggu (11/7/2021).
Baca juga: Sentra Vaksinasi di Bandara AP II Tercatat Telah Melayani 15.802 Orang untuk Divaksin Covid-19
Politisi Fraksi Demokrat itu mengatakan, program vaksinasi berbayar ini tak mencerminkan kepedulian pemerintah kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Ia mengingatkan pemerintah, jika saat ini rakyat sedang dalam kondisi darurat.
Aliyah menyebut, program ini nantinya akan memberatkan rakyat dan hanya akan menguntung satu pihak saja.
"Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya."
"Maka dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja," pungkasnya.
Baca berita soal Vaksin Berbayar lainnya
(Tribunnews.com/ Shella Latifa/ Rina Ayu/ Reynas Abdila)(Kompas.com/Rully R. Ramli)