Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan menunda penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 berbayar yang semula digelar mulai hari ini, Senin (12/7/2021).
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro beralasan, besarnya animo dan pertanyaan yang masuk mengenai vaksinasi ini membuatnya harus ditunda.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (12/7/2021).
Meski demikian, Ganti menuturkan, pihaknya masih akan melakukan sosialisasi vaksinasi berbayar ini kepada masyarakat.
"Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," kata Ganti.
Ia pun menuturkan, penundaan akan dilakukan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.
"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," ungkapnya.
Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, Stafsus Menteri BUMN Bantah Ingin Habiskan Jatah Vaksin agar Tak Merugi
Vaksin Covid-19 Berbayar Tuai Polemik
Seperti diketahui, pelayanan vaksinasi Covid-19 individu atau berbayar yang disediakan oleh PT Kimia Farma (Persero) menuai polemik.
Vaksinasi Covid-19 berbayar yang dimulai pada Senin (12/7/2021) ini dipertanyakan oleh masyarakat.
Banyak masyarakat yang menganggap vaksin berbayar ini tidak selaras dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menggratiskan vaksin.
Bahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak tegas vaksinasi Covid-19 berbayar dan menyebutnya tidak etis.
Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, pilihan untuk membayar vaksin di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia tidak etis.
"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," kata Tulus dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Minggu (11/7/2021).
Baca juga: Vaksin Covid-19 Berbayar, PKS Nilai Pemerintah Inkonsisten dalam Regulasi