News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Pemerintah Diminta Mendata Daerah-daerah yang Memerlukan Bantuan Penanganan Covid-19

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Terimakasih kepada para mahasiswa yang sudah menjadi pelopor dalam pelaksanaan vaksinasi nasional, mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi nasional ini terus bisa dilaksanakan dan di informasikan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk sama-sama mendukung dan melaksanakan vaksinasi nasional. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Menkes RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU., dan Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., saat melakukan peninjauan serbuan vaksinasi di Gelanggang Remaja Bulungan, Gedung Smesco dan Yayasan Margasiswa I PP PMKRI, Rabu (14/7/2021). Pelaksanaan vaksinasi di Gelanggang Remaja Bulungan ini diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara dan BEM Seluruh Indonesia yang melibatkan 4 Pilar, dengan target 2.000 orang per hari yang diketuai oleh Sdr. Onky Rozie dengan slogan 'Mahasiswa Berani Vaksin'. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penambahan kasus Covid-19 di Indonesia sangat cepat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, dalam kurun waktu tiga hari saja yakni 13-15 Juli 2021, jumlah kasus baru menyentuh angka 159.173.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 meningkatkan testing, tracing, dan treatment, serta memastikan akurasi testing terhadap varian delta, lambda dan varian lainnya yang diduga menjadi penyebab penyebaran Covid-19 semakin cepat dan luas.

"Kami juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar menambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dan Rumah Sakit Darurat, serta memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, ruang perawatan dan alat pendukung medis untuk pasien serta alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19," kata Gus Muhaimin, melalui keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR ini juga meminta Pemerintah agar mendata daerah-daerah yang memerlukan bantuan penanganan Covid-19.

Sebab, angka peningkatan Covid-19 yang terjadi saat ini sangat drastis sehingga berpotensi banyak pasien Covid-19 tidak mendapatkan penanganan medis.

Baca juga: Update Corona 16 Juli 2021: Indonesia Teratas, Ini 5 Negara Dengan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga kami dorong untuk melakukan percepatan penelitian atau uji klinis terhadap obat yang dipercaya mampu meredakan gejala yang dialami pasien Covid-19. Hal ini untuk mengimbangi laju kasus Covid-19 dan berkurangnya kapasitas rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19," ucapnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pemerintah bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar bekerja sama dengan media untuk dapat mengimbangi pemberitaan negatif terkait dampak Covid-19 dengan pemberitaan positif, seperti meningkatnya angka kesembuhan.

"Pemerintah dan Pemda harus memastikan hotline layanan darurat tanggap Covid-19 atau panggilan darurat dapat selalu sigap dan secara maksimal melayani masyarakat ataupun memberikan informasi yang tepat bagi yang membutuhkan pertolongan," ujarnya.

Dikatakan Gus Muhaimin, dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M secara ketat yaitu memakai masker, mencuci, menjaga jarak, membatasi mobilitas.

Dan menghindari kerumunan massa serta melakukan perlindungan ekstra seperti menggunakan masker ganda dalam beraktivitas sehari-hari.

"Pemerintah dan aparat harus terus mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat agar peraturan dipatuhi lebih ketat oleh masyarakat, namun tetap mengutamakan pendekatan humanis dan tidak bertindak represif dalam penertiban yang dilakukan," ucapnya.

Gus Muhaimin meminta komitmen Pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penanganan Covid-19 tidak saling bertentangan satu sama lain, seperti pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam negeri yang harus diimbangi dengan pengetatan keluar masuknya WNI dan WNA ke dalam dan luar wilayah Indonesia.

"Akselerasi penyuntikan vaksin yang tengah digencarkan pemerintah dalam upaya pembentukan herd immunity juga menjadi ikhtiar yang sangat penting. Saya mendorong Pemerintah memperhatikan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) dan mensosialisasikan upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari penularan Covid-19," katanya.

Di sisi lain, Gus Muhaimin juga mendorong para public figure memanfaatkan jumlah pengikut yang mereka miliki untuk menjadi agen atau sarana menyampaikan kondisi darurat yang terjadi, sehingga kesadaran masyarakat tentang bahaya dari Covid-19 semakin tumbuh dan meluas.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini