News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Ini Arahan Jokowi kepada Kepala Daerah soal Penanganan Covid-19, Minta Tempat Isoman Terpusat

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Whiesa Daniswara
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti acara Takbir Akbar Idul Adha 1442 Hijriah yang digelar secara virtual, Senin, (19/7/2021). - Berikut arahan Jokowi kepada seluruh kepala daerah soal penanganan Covid-19 di daerah.

Tak hanya itu, Presiden mengimbau kepala daerah terus turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi di lapangan.

Seperti mengontrol ketersediaan obat, kecukupan pasokan oksigen hingga terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit.

Baca juga: Jokowi: Bayangkan Kalau Pembatasan Dilonggarkan dan Kasus Covid-19 Naik, Faskes Kita Bisa Kolaps

"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 persen atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 persen yang didedikasikan kepada pasien Covid-19."

"Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” tutur Jokowi.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. mendampingi Presiden RI Ir. Joko Widodo saat meninjau langsung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di RW 01, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021). Turut serta mendampingi Presiden Joko Widodo diantaranya Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. dan Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (TRIBUNNEWS/PUSPEN TNI) (PUSPEN TNI/Puspen TNI)

Percepat Belanja Daerah dan Bansos

Jokowi juga meminta kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran daerah dan percepat bantuan sosial (bansos).

Terutama, yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Dikatakan Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 Triliun.

Namun berdasarkan laporan yang diterima, baru dana sebesar Rp 2,3 Triliun yang dikeluarkan.

Baca juga: Jokowi: Akhir dari Pandemi Covid-19 Belum Bisa Diprediksi

"Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan."

"Perlindungan sosial ada anggaran – di catatan saya – Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” imbuh dia.

Hal itu terjadi pula dengan Dana Desa, yang memiliki anggaran mencapai Rp 72 Triliun.

Dari angka tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Akan tetapi, faktanya, besaran dana yang disalurkan kurang dari 25 persennya, yakni Rp 5,6 Triliun.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” pungkasnya.

Baca berita lain seputar virus corona

(Tribunnews.com/Shella Latifa)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini