Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali akan berakhir pada Selasa (20/7/2021) hari ini.
Masyarakat terutama yang berada di Pulau Jawa dan Bali masih menunggu sikap pemerintah terkait PPKM Darurat, apakah akan dilanjutkan atau dihentikan?
UPDATE: Presiden Jokowi akan memberikan keterangan pers terkait PPKM Darurat pukul 19.30 WIB.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, PPKM akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021.
Keputusan ini diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas setelah melihat kondisi pandemi Covid-19 selama belakangan hari terakhir.
"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM Darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews.com, Jumat (16/7/2021).
Baca juga: Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Presiden Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanganan Covid-19
Baca juga: Berakhir Hari Ini, PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak? Ini 6 Poin Arahan Jokowi ke Kepala Daerah
Muhadjir juga mengatakan, keputusan perpanjangan PPKM Darurat hampir pasti, sebelum nanti kemudian diumumkan secara resmi.
"Iya. Sudah. 2 per 3 pasti," katanya.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah: apakah PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli 2021, akan dilanjutkan atau tidak.
Terkait sikap pemerintah soal PPKM Darurat, sejumlah kalangan, termasuk para politisi, pengusaha, hingga kepala daerah pun bersuara.
Apa kata mereka?
1. Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengatakan, pemerintah perlu mendengar suara masyarakat kecil terlebih dahulu terkait PPKM Darurat.
"Kalau situasinya seperti ini, kita harus mendengarkan suara masyarakat. Masyarakat terlalu berat."
"Kalau PPKM-nya diperpanjang, tapi polanya seperti ini, masyarakat berat," kata Ganjar melalui postingan video di Instagram-nya, @ganjar_pranowo, dikutip Tribunnews, Selasa (20/7/2021).
Ia mengaku tak tega dengan masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat.
Ganjar mendengar keluhan warga yang tidak bisa makan di tempat.
Padahal di satu sisi, warga tersebut bekerja dan beraktivitas di jalanan setiap hari.
"Nyuwun sewu ya (mohon maaf ya), saya tiap hari keliling sepedaan, aku yo ra tegel (tidak tega)."
"Bagaimana orang jualan pecel terus kemudian yang duduk di situ hanya sekian orang."
"Mohon maaf , yang mungkin dia (pembeli) kerja harus pagi, abang becak di situ, teman-teman ojol di situ, mereka mau beli (makan) enggak bisa."
'"'Saya mau beli, mau makan di mana, Pak? orang saya ini orang keliling,' gitu. Saya pikir-pikir, benar juga," jelas Ganjar.
Maka dari itu, menurut Ganjar, perlu adanya pola aturan PPKM Darurat yang lebih halus.
"Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat maka harus soft," ucapnya.
Ia mencontohkan, aturan PPKM Darurat memperbolehkan pengunjung makan di tempat dengan tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
"Saya punya pikiran kalau mereka itu jualannya, katakan ya di trotoar, yowes (ya sudah) makannya di trotoar."
"Dibatasi (jarak) 2 meter, dibuat tempat silang-silang. Itu kompromi yang bagus, menurut saya," jelas Ganjar.
2. Ace Hasan Syadzily
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah berhati-hati terkait keputusan PPKM Darurat.
Menurut politisi Partai Golkar, sikap pemerintah yang berencana menerapkan perpanjangan PPKM Darurat harus berdasarkan atas kajian dan evaluasi mendalam.
Tentu evaluasi dan kajian tersebut harus didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini.
"Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda mereda, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat," kata Ace dalam keterangan pers, Selasa (20/7/2021).
Ace menyampaikan dari evaluasi tersebut, dapat diketahui sudah sejauh mana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat.
3. Said Iqbal
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memperkirakan ratusan ribu buruh akan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) jika PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus 2021.
"Potensi ledakan PHK ratusan ribu, jika PPKM Darurat diperpanjang jadi enam pekan."
"Berarti satu bulan setengah, sampai Agustus 2021," katanya, Senin (19/7/2021).
Menurut Said, buruh yang berpotensi di PHK yaitu di sektor manufaktur.
Perkiraan angka ini hanya untuk wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
"Hitungan saya sederhana, angka buruh terpapar Covid-19 itu 10 persen atau sekitar 75 ribu."
"Kalau penyebarannya makin besar, pabrik mau tidak mau tutup dan tidak ada keuntungan, maka manajemen memutuskan pengurangan," papar Said.
Said pun menyebut, pekerja di sektor manufaktur atau pabrikasi tidak bisa menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH), seperti layaknya orang kantoran.
"Pabrik itu tidak bisa WFH, misalnya pekerja di bagian A bekerja, bagian B WFH, dan bagian C bekerja."
"Itu tidak bisa jalan, dia tidak bisa lombat dari A ke C," ucapnya.
4. Pengusaha
Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) menilai, wacana perpanjangan PPKM Darurat membuat pengusaha ketar-ketir.
Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha akan mengalami kondisi yang sangat berat jika PPKM Darurat diperpanjang, utamanya di sektor non-esensial dan non-kritikal.
"Jika memang diperpanjang akan menambah beban arus kas pengusaha yang harus mengeluarkan biaya operasional sedangkan pemasukan tidak ada."
"Enggak bisa dibayangkan para pengusaha akan pusing tujuh keliling memikirkan untuk bisa bertahan," kata Sarman dalam siaran pers, Kamis (15/7/2021).
Sarman mengungkapkan, pengusaha juga sudah dalam level darurat karena cashflow semakin menurun sejak PPKM Darurat berlaku.
Hal senada juga disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut, Deden Rohim.
Deden berharap pemerintah tidak memperpanjang PPKM darurat.
Sebab, jika PPKM darurat diperpanjang, para pengusaha akan lebih sengsara.
"Jika PPKM darurat ini diperpanjang misalnya, ya saya akan serahkan seluruh karyawan."
"Silakan minta ke negara untuk mereka bisa makan karena gua sudah tidak mampu bayar," ungkapnya saat diwawancarai Tribunjabar.id, Senin (19/7/2021).
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Shela Latifa/Chaerul Umam/Taufik Ismail/Seno Tri) (TribunJabar, Kompas.com)