Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah mempercepat penggunaan produk dalam negeri (PDN) khususnya untuk sektor pendidikan. Di antaranya adalah penggunaan laptop buatan dalam negeri.
Untuk itu, sudah ada rencana pembuatan konsorsium yang berisikan perguruan tinggi dan industri TIK untuk pembuatan laptop Merah Putih.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah berupaya memperkuat kemampuan riset dalam negeri untuk mendorong pembuatan laptop dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi.
"Pemerintah berupaya mempersiapkan riset dalam negeri untuk meningkatkan kandungan TKDN agar dapat memproduksi laptop Merah Putih, mulai dari desain hingga pengembangannya," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7/2021).
Ia mengatakan, saat ini beberapa perguruan tinggi sedang merancang dan mengembangkan komponen TIK dalam negeri beserta industrinya.
Perguruan tinggi yang dimaksud mulai dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketiganya bahkan telah membentuk konsorsium dan menjalin kerja sama dengan industri TIK dalam negeri untuk memproduksi laptop 'Merah Putih'.
"Laptop produksi dalam negeri sudah dibuat ITB, ITS, dan UGM bekerja sama untuk membentuk konsorsium, memproduksi produk tablet dan laptop Merah Putih dengan merek Dikti Edu," jelas dia.
Luhut berharap laptop buatan anak negeri itu bisa segera diproduksi dan dipasarkan secara komersial sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Terlebih dalam pengadaan barang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Baca juga: ITB, UGM, dan ITS Bentuk Konsorsium Produksi Laptop Merah Putih
Pemerintah menganggarkan Rp 17,42 triliun untuk belanja produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada bidang pendidikan sepanjang 2021 hingga 2024.
Dana itu nantinya dibelanjakan laptop, access point, konektor, LCD proyektor, layar proyektor, dan speaker aktif.
Luhut mengatakan produk TIK dalam negeri pada bidang pendidikan masih rendah dibandingkan produk impor.
"Tujuan utama adalah meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri di bidang pendidikan melalui pengadaan barang pemerintah yang ditargetkan Rp17 triliun pada 2024. Jadi dengan di zamannya Pak Nadiem (Mendikbudristek), akan elok kalau ini (laptop Merah Putih) sudah bisa diluncurkan, karena ada penugasan pembelian produk TIK mencapai Rp 17 triliun selama beberapa tahun. Saya kira kita sudah bisa bangun industri sendiri," papar Luhut.
Dijelaskan Luhut, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri sangat penting dilakukan guna mengurangi ketergantungan Indonesia akan barang impor, khususnya pada produk TIK.
Terlebih saat ini di tengah masa pandemi penggunaan produk TIK tengah melonjak sehingga peluang ini harus dimanfaatkan.
"Justru momen sekarang kita lagi seperti ini, itu kita harus betul-betul dorong, jadi tidak boleh impor-impor padahal kita bisa produksi sendiri," kata dia.
Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, saat ini laptop impor mendominasi pangsa pasar Indonesia yakni 95 persen dari total permintaan rata-rata 3 juta unit per tahun.
Sisanya 5 persen adalah produk laptop buatan dalam negeri.
Baca juga: Pemerintah Berencana Bentuk Konsorsium untuk Produksi Laptop Merah Putih
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perindustrian, nilai impor laptop setiap tahunnya rata-rata mencapai US$1 miliar, atau setara Rp14,49 triliun (mengacu kurs Rp 14.494 per dolar AS).
Laptop menjadi produk impor dengan nilai paling besar pada kelompok elektronika.
"Demand (permintaan) produk laptop di Indonesia sebesar 3 juta unit per tahun dengan market share produk impor masih 95 persen dan baru 5 persen untuk produk laptop dalam negeri," kata Agus dalam kesempatan yang sama.
Terkait hal itu, Luhut menuturkan enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai TKDN lebih dari 25 persen telah menyanggupi pemenuhan pengadaan laptop tahun ini.
Secara total kesiapan produksi laptop dalam negeri yakni 351 ribu unit pada September 2021 dan 718.100 unit pada November 2021 mendatang.
Untuk mencapai target penggunaan produk dalam negeri, Luhut mendorong pemerintah daerah membeli produk tersebut.
"Pemda berkewajiban untuk mengalokasikan DAK fisik untuk membeli produk dalam negeri dan membelanjakan laptop 100 persen produk dalam negeri," imbuhnya.
Adapun untuk anggaran 2021, total kebutuhan Kemendikbudristek dan pemerintah daerah (pemda) dalam pengadaan laptop yakni sebanyak 431.730 unit dengan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun.
Baca juga: Digitalisasi Sekolah, Pemerintah Anggarkan Rp 1,3 Triliun untuk Pengadaan 190 Ribu Laptop
Terdiri dari 189.165 unit laptop senilai Rp 1,3 triliun dibiayai langsung dari APBN 2021 dan 242.565 unit laptop senilai Rp 2,4 triliun yang disalurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan.
Pemerintah pun sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak industri atas penggunaan produk TIK dalam negeri senilai Rp 1,1 triliun.
Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, khusus untuk pengadaan laptop dalam program digitalisasi sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA akan disediakan 190.000 laptop ke 12.000 sekolah.
Ia bilang program tersebut memakan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. Nadiem memastikan 100 persen anggaran tersebut akan dibelanjakan laptop buatan dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN.
"Kemendikbudristek akan terus melakukan pembelanjaan produk dalam negeri di tahun-tahun berikutnya," kata Nadiem.(tribun network/fah/lit/dod)