Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut dugaan kartel besar obat-obatan COVID-19.
Lembaga antirasuah pun mempersilakan pihak-pihak yang memiliki data tersebut untuk melaporkan.
"Penanganan perkara oleh KPK tentu diawali dengan adanya laporan masyarakat yang kemudian dilakukan verifikasi dan analisa data," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (24/7/2021).
KPK, dipastikan Ali, akan menindaklanjuti laporan itu.
Komisi antikorupsi juga mewanti-wanti agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kondisi darurat pandemi COVID-19 untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
"Untuk itu bagi masyarakat yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut silakan dilaporkan, KPK sesuai kewenangannya siap menindaklanjuti laporan tersebut jika ada indikasi penyimpangan ataupun dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu," tegasnya.
Dugaan adanya kartel besar terkait obat COVID-19 mencuat dari hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW).
Peneliti ICW Egi Primayogha menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi COVID-19.
Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan politikus PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati disinggung dalam temuan investigasi tersebut.
Baca juga: ICW Sebut PT Harsen Produsen Ivermectin Terafiliasi Politisi PDIP hingga KSP Moeldoko
“Perusahaan (PT Harsen Laboratories, red) punya relasi dengan sejumlah pihak di antaranya dengan politikus dan pejabat publik,” ujar Egi.
PT Harsen Laboratories diketahui jadi sorotan publik setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyidak gudang perusahaan.
BPOM menduga perusahaan tersebut telah melakukan produksi ilegal obat Ivermectin dengan merek dagang Ivermax 12.
ICW menelusuri jejaring politik dan bisnis ini melalui berbagai sumber sepanjang Juni-Juli 2021.
ICW melakukan penelusuran digital, seperti pemberitaan media, akta perusahaan, dan sumber lainnya.
Egi mengatakan ada tiga temuan penting dari penelusuran ini, yakni kaitan antara PT Harsen Laboratories dengan politikus PDIP Ribka Tjiptaning dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Pertama, Egi mengatakan PT Harsen Laboratories itu sendiri memiliki jejaring bisnis dengan perusahaan-perusahaan lain.
Direktur dan komisaris PT Harsen Harjoseno dan Runi Adianti terafiliasi dengan PT Seruni Mekar Jaya yang bergerak di bidang pariwisata.
Menurut Egi, nama pasangan suami istri tersebut juga ditemukan dalam dokumen Panama Papers.
Mereka terhubung dengan Unix Capital Limited, perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Island.
Kedua, tokoh yang menjadi sorotan ICW adalah Sofia Koswara, Wakil Presiden PT Harsen Laboratories.
Meskipun namanya tak tertera dalam akta perusahaan PT Harsen, Egi mengatakan Sofia memegang peran sentral dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak.
Pasalnya, Sofia berhubungan dengan Front Line COVID-19 Clinical Care (FLCCC). Dia merupakan Ketua FLCCC Indonesia.
Adapun salah satu anggota FLCCC adalah Budhi Antariksa, tim uji klinis ivermectin sekaligus anggota tim dokter kepresidenan.
Sofia juga tercatat sebagai direktur dan pemilik saham PT Noorpay Perkasa.
Saham terbesar PT Noorpay dimiliki oleh Joanina Rachman, anak dari Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Egi mengatakan Moeldoko juga ditengarai terhubung dengan Sofia Koswara melalui kerja sama Noorpay dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyangkut ekspor beras.
Mantan Panglima TNI tersebut merupakan ketua umum HKTI.
Ketiga, ICW menyoroti hubungan PT Harsen dan politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.
Egi mengungkit nama Riyo Kristian Utomo, yang sebelumnya sempat berbicara sebagai Direktur Pemasaran PT Harsen Laboratories.
Riyo berbicara di publik ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merazia pabrik PT Harsen.
Namun ketika polemik ivermectin menguat, PT Harsen mengeluarkan pernyataan bahwa Riyo bukan pengurus perusahaan.
Apa yang telah disampaikan Riyo juga disebut bukan pernyataan resmi perseroan.
Egi melanjutkan PT Harsen juga diduga pernah memberikan sumbangan sembako dan alat-alat kesehatan kepada Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), organisasi sayap PDIP yang diketuai Ribka. Hal ini diketahui dari sebuah video amatir yang didapat ICW.