Baca tanpa iklan
Tak membutuhkan waktu terlampau lama, Wapres, Jusuf Kalla, langsung angkat bicara.
Sebaiknya para menteri bila memberi laporan ke sidang kabinet, memeriksa betul akurasi data yang hendak disajikan.
Mohon menggunakan logika yang benar.
Ada dua persyaratan untuk membangun kilang minyak. Pertama, harus dekat dengan sumber daya minyak.
Kedua, dekat dengan pasar penjualan.
Kedua hal itu tidak ditemukan di Parepare dan Selayar.
Parepare itu, kampung Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, hanya tempat bertransaksi ikan terbang, kata Jusuf Kalla dengan kesal.
Dengan nada kecewa, Jusuf Kalla menguraikan lebih lanjut. Tidak mungkin pengusaha dari Kuwait yang Menteri ESDM sebutkan itu sebagai investor, akan membangun kilang minyak di tiga tempat di Indonesia.
"Dari mana uangnya? Utang cicilan mobil Toyota di kantor saya di Makassar saja belum dilunasi," tegas Jusuf Kalla.
Jelas sudah, bagaimana dengan entengnya para pejabat kita bisa dikibuli dan dibuai dengan rayuan gombal tanpa logika.
Jelas sudah, para pejabat kita bisa dengan enteng membiarkan dirinya dipasung dengan ketidakwarasan.
Gagal paham jika percaya Kembali ke soal keluarga Akidi Tio yang mendekarasikan diri akan mendonasikan dua triliun rupiah kekayaan mereka.
Ini sebuah gagal faham bila hendak mempercayai, sebelum benar-benar uang itu ada. Akido Tio bukanlah seseorang yang memiliki jejak jelas di bidang usaha.
Dari mana uang sebanyak itu?
Apakah lembaga perpajakan pernah mengetahui dan memungut pajak dari Akidi sedemikian banyak?
Rentetan pertanyaan logis yang harus dipakai sebelum mempercayainya.
Yang mungkin terjadi, ahli waris almarhum Akidi Tio, menemukan catatan-catatan tercecer almarhum, yang memilik kesamaran tentang harta almarhum.
Lalu, para ahli warisnya membangun mimpi-mimpi indah disertai dengan halusinasi mengenai catatan-catatan tersebut.
Untuk mewujudkan halusinasi itu, ada baiknya meminjam tangan negara melalui para pejabat dengan seribu janji.
Namanya usaha.
Pertanyaan yang relevan di sini, ialah, apa keuntungan para pejabat yang mempromosikan atau mengamini orang-orang yang dengan enteng membuat janji hampa itu? Jawabannya singkat.
Para pejabat ingin menjadi pahlawan, seolah diri merekalah yang membantu meringankan beban rakyat. Jawaban etisnya, yang bisa jadi juga, ada motif lain. Wallahu alam bissawab.
Rentetan kejadian menghebohkan tentang dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan, semuanya bermuara pada kebohongan.
Maka, ada baiknya bangsa kita membuat aturan tentang para pejabat yang memperkenalkan dan mengamini segala ketidakbenaran seperti deretan fakta yang telah melecehkan akal sehat bangsa kita itu.
Orang atau pihak yang menggunakan para pejabat untuk memaklumkan ketidakbenaran, juga harus juga diberi hukuman.
Harus ada ganjaran karena apa pun alasannya, memaklumkan ketidakbenaran kepada publik adalah pubic deception. Ini baru adil dan mendidik bangsa kita menjadi bangsa yang rasional. (Kompas.com/Wisnu Nugroho)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat