Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Tim Advokasi LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah mengatakan sebanyak 79 tenaga kesehatan telah melaporkan diri karena belum mendapatkan dana insentif dalam kurun waktu 30 Juni hingga 31 Juli 2021.
Yang lebih mengkhawatirkan, dari laporan tersebut, setidaknya ada 50 nakes yang telah terkonfirmasi positif terpapar Covid-19.
Selain menerima aduan 79 nakes tersebut, Firdaus juga menerima aduan sebanyak 31 nakes telah menerima insentif, akan tetapi bermasalah.
Diberitakan Tribunnews.com, Sabtu (7/8/2021) sebelumnya, Firdaus memaparkan data terbaru soal dana insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).
Baca juga: Garda Depan Covid-19, Nakes Harus Dapat Asupan Gizi Cukup
Baca juga: Amnesty Indonesia Desak Pemerintah Bayarkan Insentif Hingga Jamin Hak Nakes
Firdaus mengatakan pihaknya telah menerima setidaknya 136 laporan terkait insentif nakes yang belum dibayarkan dalam kurun waktu 30 Juni hingga 31 Juli 2021.
"Saya memaparkan data terbaru mengenai insentif nakes, ini saya ambil datanya 30 Juni-31 Juli 2021. Dalam rentang waktu itu kami menerima sedikitnya 136 laporan tentang dana insentif nakes tidak kunjung dibayarkan," ujar Firdaus, Jumat (6/8/2021).
Laporan tersebut berasal dari nakes di fasilitas kesehatan milik pemerintah, puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD) ataupun rumah sakit swasta.
Dari 136 nakes tersebut, 26 lainnya melapor akhirnya telah menerima intensif.
Akan tetapi sisanya belum mendapatkan intensif.
Padahal, seharusnya mereka telah menerima intensif tersebut sesuai amanat Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/2539/2020.
Baca juga: WHO Instruksikan Tunda Vaksin Booster, Jubir Kemenkes : Untuk Nakes Ini Kondisi Darurat
Dikhawatirkan, kata Firdaus, terjadi pemotongan insentif oleh pihak manajemen fasilitas pelayanan kesehatan.
"Misalnya, nakes di Puskesmas di mana insentif yang sudah diterima di rekening masing-masing harus ditarik oleh Puskesmas lalu dibagi rata dengan seluruh pegawai," ujar Firdaus.
Meski, Firdaus tak bisa menapik, semua faskes bisa saja mengalami penundaan atau keterlambatan pembayaran insentif ini.
Ketua PPNI Turut Tanggapi Soal Intensif Nakes