PPKM Level 4 Diperpanjang atau Tidak, Terpenting Jangan Berpuas Diri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator PDI Perjuangan Rahmad Handoyo bicara soal PPKM level 4 di Jawa dan Bali yang hari ini akan diputuskan diperpanjang atau tidak oleh pemerintah.

Menurut Rahmad yang juga Anggota Komisi IX DPR RI itu, keputusan yang akan diambil pemerintah soal perpanjangan atau tidak PPKN akan didasarkan pada evaluasi menyeluruh.

Rahmad memahami bahwa selama PPKM Level 4 diberlakukan di Jawa dan Bali, wilayah seperti DKI Jakarta mengalami penurunan keterisian tempat tidur RS (bed occupacy ratio).

"Catatan saya terhadap PPKM diperpanjang atau tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Terpenting jangan berpuas diri terhadap angka penurunan ini karena setiap saat bisa naik itu yang harus kita perhatikan bersama," kata Rahmad kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

Dia mengingatkan jika rumah sakit ada yang kosong, BOR turun angkanya tetap tidak beh berpuas diri, karena sewaktu waktu bisa meledak jika mobilitas tetal tinggi dan tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Rahmad lebih lanjut menyebut masih ada catatan kritis soal hal tersebut, yakni kasus meninggal yang masih sangat tinggi.

"Masih di atas 1000 bahkan 1509 - 1600 per hari, itu menjadi catatan kritis kita pertimbangan kita untuk memutuskan diperpanjang atau tidak," katanya.

Baca juga: PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, Diperpanjang atau Tidak? Ini Tanggapan Fraksi PAN hingga Wagub DKI

Pemerintah, dikatakan Rahmad, akan melibatkan semua unsur dan faktor yang penting untuk memutuskan perpanjangan PPKM ini.

"Misalnya yang tidak bisa ditutup usahanya karena level 4 ini. Namun demikian bercermin dari apa yang dilakukan pemerintah pusat dengan adanya perpanjangan Minggu yang lalu dengan adanya catatan diserahkan sepenuhnya kepada daerah saya kira itu langkah yang sangat bijak," katanya.

"Artinya yang tadinya sama sekali tidak bisa usaha jadi bisa berusaha. Dengan catatan boleh dibuka, misal ada syarat khusus di Jakarta mall dibuka dengan catatan syarat masuk. Ini langkah bijak pemerintah,"  tambah Rahmad.

Meski begitu, Rahmad mengatakan apapun levelnya PPKM nanti,  protokol kesehatan tetap menjadi modal utama dalam mengendalikan Covid-19.

"Itu jadi senjata kita paling ampuh efektif efisien, di samping juga kita dorong vaksinasi dibumikan dan digelorakan setiap daerah," tandasnya.