Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu pendiri Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal Usman menyoroti pelaporan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budie Arie Setiadi oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Yan juga menyoroti kritikan kubu AHY terhadap perubahan warna cat pesawat kepresidenan dari biru menjadi merah putih.
Padahal menurutnya, dua masalah ini tidak memiliki substansinya dan tak memiliki manfaat bagi pembangunan Indonesia di tengah badai Covid-19.
"Wamendes Budi Arie Setiadi dilaporkan kepihak berwajib hanya soal nama Demokrat. Padahal, demokrat atau demokrasi adalah istilah umum dan bukan milik Partai Demokrat. Wamendes Budi tidak pernah menyebut Partai Demokrat," ujar Yan, dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).
Baca juga: Kamhar: Tren Kenaikan Elektabilitas Partai Demokrat dan AHY Patut Diapresiasi dan Disyukuri
"Perubahan warna cat pesawat kepresidenan dari warna biru menjadi merah putih, juga menyita energi Partai Demokrat. Padahal, merah putih adalah warna kebanggaan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Serangan Demokrat AHY Ke Budi Arie, Justru Dinilai Bikin PROJO Naik Kelas
"Warna merah putih identik dengan warna bendera kita. Milik kita semua. Bukan milik golongan tertentu. Beda dengan warna biru yang seolah olah dihubung-hubungkan dengan warna partai demokrat," imbuhnya.
Baca juga: Demokrat AHY Diminta Jangan Baperan Terkait Unggahan Karikatur Budi Arie Setiadi
Menurut Yan, kedua hal tersebut diatas tidak ada manfaatnya untuk diributkan oleh Partai Demokrat kubu AHY. Sebagai partai politik yang pernah mengelola negara, mestinya malu menguras energi untuk hal yang sepele dan remeh temeh seperti itu.
Partai Demokrat kubu AHY, kata dia, semestinya memfokuskan perhatian kepada dua soal yang sangat serius.
Pertama, soal AD ART partai tahun 2020. Membuat dan menghasilkan AD ART partai diluar kongres adalah pelanggaran berat atau bertentangan dengan ketentuan UU Partai Politik. "Pengurus yang semua keputusan yang dihasilkan dari AD ART inkonstitusional tersebut bisa batal dan bisa bubar. Ini soal yang sangat serius," kata dia.
Kedua, soal gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko ke PTUN terkait putusan KLB Deli Serdang. Gugatan itu sedang jalan di PTUN dan sidang pokok perkara segera dimulai
Jika gugatan kubu Moeldoko itu dikabulkan PTUN, maka kepemimpinan Partai Demokrat akan berpindah dari AHY ke Moeldoko. Hal ini tentu sangat serius dan tak bisa dianggap main-main.
"Karena itu, kelihatannya Partai Demokrat kubu AHY sedang sensi. Orang lain bicara Demokrat, Partai Demokrat yang tersinggung. Pemerintah berencana ganti cat warna biru pesawat, Partai Demokrat pula yang mencak mencak," kata Yan.
"Jika Partai Demokrat pimpinan AHY masih memiliki akal sehat, maka hal itu sebetulnya tak perlu tersinggung atau mencak mencak. Mereka lebih baik fokus mempersiapkan diri menghadapi soal AD ART Th. 2020 produk siluman, melanggar UU Partai Politik dan telah menghilangkan 98 orang pendiri Partai Demokrat pada MUKADIMAH AD/ART 2020," tandasnya.