Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Banyak pengamat turut menanggapi soal ramainya para tokoh politik saling beradu popularitas di tengah pandemi Covid-19.
Termasuk pendakwah, Haikal Hassan Baras, atau akrab disapa Babe Haikal.
Menurut Haikal, fenomena ini terkesan tak bernaluri, mengingat saat ini rakyat sedang kesulitan menghadapi pandemi.
Daripada untuk memasang baliho, kata Haikal, lebih baik biayanya digunakan untuk membeli gerobak untuk rakyat.
Sehingga, rakyat dapat memiliki usaha di tengah pandemi.
Mengingat, biaya pasang baliho tidaklah murah.
Baca juga: Baliho Politisi Dimana-mana, Apakah Efektif sebagai Taktik Menuju Pilpres 2024?
Baca juga: Profil Puan Maharani di Wikipedia Tertulis Ketua Dewan Pencitraan Rakyat
"Tanyakan nurani masing-masing, dengan memasang (baliho) dari Aceh sampai Papua, kira-kira total berapa biayanya, masyarakat itu tahu dan bisa mengira-ira," kata Haikal dalam program Catatan Demokrasi tvOne, Selasa (10/8/2021).
Haikal yang juga memiliki usaha di bidang baliho mengaku, biaya pemasangan satu buah baliho dalam enam bulan dapat mencapai Rp 2 miliar.
"Jangan dulu (bicara) soal hak, lebih manfaat mana? Kalau ini membuka lapangan kerja, satu baliho Rp 2 miliar, kalau dibeliin gerobak biar masyarakat bisa usaha di tengah pandemi, banyakan mana?" tambah Haikal.
Tak semata-mata meminta orang lain untuk memiliki empati, ia sendiri pun juga berupaya berempati kepada rakyat.
Haikal menyebut, dalam pandemi ini ia membagikan gerobak gratis bagi masyarakat untuk usaha.
Baca juga: Alasan di Balik Pemasangan Baliho Airlangga Hartarto, Golkar: Sudah Program Jauh-jauh Hari
"Saya pengusaha juga, ngasih gerobak gratis, satu gerobak itu Rp 3 juta, saya bagi-bagi masih mampu," terang Haikal.
Pengamat Sebut Rakyat Tak Butuh Baliho, Tapi Butuh Makan
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin menilai akan lebih bijak jika sosialisasi lewat baliho tersebut dihentikan terlebih dahulu.
Menurut Ujang, dana pemasangan baliho lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat.
Mengingat, kata Ujang, rakyat tak butuh baliho tapi butuh makan.
Jadi baginya, lebih baik mempriorotaskan rakyat daripada sibuk dengan pemasangan baliho.
Baca juga: Puan Maharani Dinilai Tepat Jadi Ketum PDIP setelah Megawati, Namun Belum Pasti untuk Pilpres 2024
"Seharusnya sosialisasi baliho tersebut di rem dulu, di stop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang nggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho."
"Artinya dana-dana seperti pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19."
"Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," kata Ujang dikutip Tribunnews.com, Kamis (12/8/2021).
Diketahui, ada tiga nama politikus yang belakangan kerap terpampang di baliho.
Mereka di antaranya yakni Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Ujang menilai, munculnya baliho yang menampilkan ketiga politikus tersebut tak lepas dari keinginan mereka dalam berkontestasi di pemilu 2024 mendatang.
"Itu bagian dari sosialisasi yang dilakukan untuk kepentingan meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka. Kita tahu mereka berkeinginan untuk maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 nanti," ujar Ujang.
Menurut Ujang, pemasangan baliho untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas tidaklah dilarang.
Hanya saja, pemasangan baliho itu tidak pada momen dan waktu yang tepat.
Sehingga, sangat bisa jadi jika pemasangan baliho itu hanya akan mendapat nyinyiran publik.
"Pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timingnya karena masyarakat sedang susah karena Covid-19. Maka pemasangan baliho itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olok rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," jelasnya.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Vincentius Jyestha Candraditya)