Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Analis politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, berharap Partai Demokrat dan PKS tetap konsisten di pihak oposisi bila PAN betul merapat ke koalisi pemerintah.
Pangi menyebut negara tanpa ada kekuatan oposisi tidaklah baik.
"Sudah 82 persen koalisi pendukung presiden berkuasa, tinggal PKS dan Demokrat, semoga konsisten tidak jadi tukang stempel dan mengamini semua kebijakan pemerintah," ungkap Pangi saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (28/8/2021).
"Demokrasi tanpa oposisi, pemerintah tanpa oposisi adalah pemerintahan masturbasi, keenakan dan asyik sendiri," tambahnya.
Baca juga: Bila Masuk Koalisi Jokowi, PAN Diprediksi Dapat Jatah 1-2 Kursi Menteri
Pangi menyebut jalannya kepemimpinan idealnya memiliki kekuatan koalisi dan oposisi yang berimbang.
"Jika presiden hanya didukung kekuatan minoritas parlemen cenderung membuka peluang pemakzulan bagi presiden."
"Apabila presiden didukung kekuatan mayoritas mutlak di parlemen maka yang cenderung terjadi adalah pemerintahan yang kolutif dan koruptif," ungkap Pangi.
Soal PAN
Sementara itu mengenai merapatnya PAN ke pemerintahan Jokowi, Pangi memrediksi PAN akan mendapat satu atau dua kursi menteri.
Artinya, Pangi menilai kemungkinan reshuffle akan terjadi di tubuh kabinet setelah PAN merapat.
Reshuffle kabinet, kata Pangi, bisa saja terjadi di tahun kedua pemerintahan Jokowi yang jatuh pada Oktober 2021 mendatang.
"Reshuffle kemungkinan dua tahun pemerintahan Jokowi, menurut saya bakal ada 1-2 menteri dari kader PAN," ungkap Pangi.
Baca juga: Buntut PAN Masuk Koalisi, Prediksi Rombak Kabinet Menguat hingga Demokrasi Dianggap Tak Berkualitas
Perlu Dipertanyakan
Lebih lanjut Pangi menyebut koalisi tambun presiden Jokowi perlu dipertanyakan.
"Kita patut bertanya apa tujuan Presiden Jokowi atau pemerintah di balik pembentukan koalisi tambun di periode kedua."
"Biasanya grand coalition (koalisi besar) dibentuk pada periode pertama, periode kedua sudah nggak lagi fokus penambahan anggota koalisi," ujarnya.
Menurut Pangi, patut pula dipertanyakan apakah ada agenda memuluskan langkah politik amandemen kelima menambah masa jabatan presiden tiga periode.
"Menyeruak bau amis yang mulai tak sedap," ungkapnya.
Baca juga: Isu Pergeseran Kabinet Menguat Pasca PAN Ikut Koalisi
Jika ini dimaksudkan untuk mengamankan rencana amandemen terkait isu diperpanjang masa jabatan presiden, Pangi menilai publik harus dengan tegas menolak untuk menutup pintu ini serapat-rapatnya.
"Karena dapat dipastikan tidak akan ada dialetika dan pembahasan yang rasional dan substantif, hanya akan unjuk kekuatan dan banyak-banyakin suara, tanding-tandingan jumlah kursi di parlemen," ujar Pangi.
Kata Waketum PAN setelah Diundang ke Istana
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto juga angkat bicara setelah pihaknya hadir ke Istana.
Yandri menyebut, pertemuan dengan Jokowi dan beberapa parpol ini berjalan kondusif.
Menurutnya, topik pembicaraan dalam pertemuan ini hanya persoalan program pemerintah selama menangani pandemi Covid-19.
"Di pertemuan itu, situasinya sangat kondusif bagus, situasi istana sangat membangun."
"Setahu saya, sepulang Istana, bang Zul ketemu sama kami menyampaikan, pak Presiden hanya menyampaikan program yang sudah dicapai di tengah banyak permasalahan ini," ucap Yandri, masih dari sumber yang sama, Sabtu (28/8/2021).
Lanjut Yandri, dalam diskusi itu, Ketua Umum PAN juga diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat.
"Semua ketua umum diberi kesempatan. Ini yang menariknya, termasuk Ketua Umum PAN," imbuhnya.
Yandri melanjutkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan soal koalisi.
Baca juga: Elite PAN Tunggu Pernyataan Jokowi Soal Komposisi Koalisi
Menurutnya, masuknya parpol ke koalisi Jokowi adalah hak sang presiden sendiri.
"Belum ada pembicaraan koalisi, atau kapan reshuffle itu sama sekali tidak disinggung," kata Yandri.
Dari undangan pertemuan ini, kata Yandri, pihaknya sangat merasa terhormat bisa diajak berdiskusi dengan Jokowi dan parpol lainnya.
"Kami merasa terhormat dan berterima kasih pada pak Jokowi yang sudah melibatkan ketua umum PAN dan Sekjen diundang untuk berbicara mengenai masalah bagaimana menghadapi problem yang begitu hebat di negeri ini," jelas dia.
Baca berita lainnya terkait Koalisi Pendukung Jokowi
(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Shella Latifa)