Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju beredar setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung sebagai partai politik pendukung pemerintah. Istana Kepresidenan pun angkat bicara soal isu ini.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi.
"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden," kata Fadjroel saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).
Baca juga: Bila Masuk Koalisi Jokowi, PAN Diprediksi Dapat Jatah 1-2 Kursi Menteri
Fadjroel mengatakan, presiden saat ini fokus menangani pandemi virus corona. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat menunggu kepastian tentang isu perombakan kabinet.
"Hingga saat ini presiden dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju fokus menghadapi pandemi Covid-19 di tiga level: kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM," ujar dia.
Sebelumnya, muncul isu bahwa PAN bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf setelah pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi bersama ketum dan sekjen parpol koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan, partainya telah menyatakan dukungan pada pemerintah sejak mulai dipimpin oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Baca juga: Buntut PAN Masuk Koalisi, Prediksi Rombak Kabinet Menguat hingga Demokrasi Dianggap Tak Berkualitas
"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.
Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, akan ada dinamika politik setelah masuknya PAN dalam parpol koalisi pemerintah.
Menurut Ujang, dinamika politik itu berkaitan dengan reshuffle. Ujang berpandangan, Jokowi akan memberikan satu kursi menteri untuk PAN.
"Biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan. Jika ada reshuffle, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya, akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).(Kompas.com)