Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bupati Probolinggo, Puput Tantriana ditangkap KPK bersama suaminya yang juga anggota DPR RI, Hasan Aminuddin pada Minggu (29/8/2021).
Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap jual beli jabatan.
Khususnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, di tahun 2021.
Namun yang menjadi ironi adalah, dulu setelah dilantik menjadi Bupati Probolinggo untuk periode kedua, Puput Tantriana pernah memiliki tekad untuk menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi.
Baca juga: Dukung KPK, Anggota LSM Aksi Cukur Gundul Rayakan Operasi Senyap Bupati Puput Tantriana Sari
Melansir Surya.co.id, salah satu upaya Puput Tantriana dalam mengantisipasi tindakan korupsi adalah dengan membuat benteng sistem penganggaran yang akuntabel dan transparan.
Bahkan Puput Tantriana berani menjamin bahwa tidak akan ada celah di pemerintahannya untuk melakukan korupsi dalam kurun waktu lima tahun selama ia menjabat.
"Program khusus yang benar-benar baru sih tidak ada. Tapi sejak tahun 2013 lalu, kami sudah melakukan perbaikan sistem agar bisa menjaga tidak ada yang memanfaatkan jabatan dan melakukan korupsi," kata Puput Tantriana di Gedung Grahadi, Senin (24/9/2018).
Baca juga: FAKTA Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan
Tak hanya itu, istri dari mantan Bupati Probolinggo ini juga menuturkan akan melakukan penguatan pelayanan publik yang berbasis IT.
Karena dengan memanfaatkan IT maka bisa memangkas celah adanya pungutan dan kecurangan.
"Tadi saya jelaskan maslah pelayann publik yang jadi program prioritas. Nah ini juga terutama dalam pendekatan pelayanan berbasis IT dan memenimimalsir celah polah adanya tindakan korupsi," jelasnya.
Baca juga: Foto-foto Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan Suami Hasan Aminuddin Mengenakan Rompi Tahanan KPK
Sebut Kepala Daerah Tonggak Utama Pencegahan Korupsi
Puput Tantriana pernah menyatakan bahwa sosok teladan kepala daerah adalah tonggak utama dalam pencegahan tindakan korupsi.
Sehingga kepala daerah harus memberikan contoh yang baik untuk jajaran pemerintahannya.
Untuk itu Puput Tantriana menginginkan agar kepala daerah, wakil kepala daerah, serta anggota DPR bisa ikut memberikan contoh yang baik.